Beritasumut.com-Puluhan pedagang buku kembali berdemo ke Rumah Dinas Walikota Medan dan Kantor Walikota Medan, Selasa (30/08/2016).Para pedagang tersebut geram, pasalnya Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan tidak juga membangun kios 64 pedagang itu yang sebelumnya dijanjikan. Menurut Sekretaris Persatuan Pedagang Buku Bekas Lapabgan Merdeka Medan (P2BLM) Isdawati, Kepala Dinas Perkim Kota Medan Gunawan Surya Lubis telah menandatangani kesepakatan bahwa untuk membangun kios itu. "Sampai sekarang belum ada dibangun untuk kami. Kami meminta pangkas pemilik kios yang lebih dari satu. Masukkan kami ke dalam 180 kios itu," terangnya sembari menunjukkan hasil kesepkatakan yang ditandatangani Kadis perkim per 16 Desember 2013. Pedagang yang tergabung dalam P2BLM menyayangkan mengapa Dinas Perkim memberikan kunci kios tanpa terlebih dahulu melakukan pengundian. Ditambah lagi penerima kios juga bukanlah orang yang memperjuangkan revitalisasi pembangunan kios yang bukanlah anggota P2BLM. "Padahal pada RDP kemarin Sekretaris Perkim, Rizal minta waktu satu minggu untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi pedagang di pegadaian. Sudah lewat dari seminggu, ternyata pedagang di pegadaian sudah melakukan pendataan. Kemarin, kami konfirmasi ke Pak Rizal soal hasil verifikasi. Ia menjawab tidak tahu. Ia tidak ada dikirimi soal 64 pedagang itu," cerita Isda di hadapan Gunawan Surya Lubis, Qamarul Fattah, dan Asisten Pemrintahan dan Musaddad. Kepala Dinas Perkim Kota Medan Gunawan Surya Lubis menjelaskan berdasar hasil rapat dengan para pedagang buku kemarin menghasilkan beberapa permintaan. Diantaranya pembangunan tangga, rel, pengundian pembagian kunci kios. Hasil rapat itu kemudian dinegosiasi ke PT KAI apakah mereka mau mengakomodir permintaan pedagang itu juga. Tetapi, lanjutnya, PT KAI pun meminta jaminan ke Perkim, apakah para pedagang itu mau dipindah kalau segala permintaannya itu dituruti. "Karena kami tidak bisa menganggarkannya secara mendesak, maka kami bernego dengan PT KAI," tutur Gunawan. Soal pembagian kunci kios, lanjut Gunawan, hampir 80% pedagang ternyata pedagang tidak mau diundi. Mereka meminta agar nomor yang tertera itu saja yang digunakan. Dan itu, ucapnya, sudah diklarifikasi. "Makannya kami tidak mengundi lagi. Ada datanya sama kita. Kemudian pedagang juga meminta memasang kermaik, itu juga kami tampung. Pemguatan pagar dan pemasangan rel. Itu juga kita bicarakan dengan PT KAI untuk melakukan tambahan," jelasnya. Ia menyebutkan 180 pedagang yang sekarang itu adalah mereka yang memiliki kios. Sebab itulah Perkim berani memberikan kunci kios kepada mereka. Dan ternyata, katanya, di lapangan berbeda. Kios-kios yang lama itu banyak dipindahtangankan. Kami, katanya, hanya mencatat dan menggunakan data yang lama. Kepemilikan kios lama. "Ternyata di lapangan, banyak kios udah dipindah tangan. Kami tidak sampai kesitu. Kami balik kepada kios pertama. Apabila kios dipindahtangan itu tidak berhak. Tapi itu tidak dilakukan di bawah surat menyurat. Kami kan ga sampai kesitu mengatasinya," terang Gunawan. Pertemuan alot itupun tidak menemukan titik kesepakatan. Namun para pedagang yang tergabung ke dalam P2BLM tetap meminta bagaimana Pemko mengakomodir haknya sebagai pedagang. Sementara Pemko Medan tetap pada keputusan awal, kios yang dibangun sesuai dengan mata anggaran yang telah disepakati di APBD, yakni pembangunan untuk 180 kios pedagang.(BS03)