Beritasumut.com-Walikota Medan Dzumi Eldin Senin (22/08/2016) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menjalani pemeriksaan terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN). Pemeriksaan dilakukan di Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan.Asisten IV Admum dan Aset Pemprovsu HM Fitriyus saat dikonfimasi membenarkan terkait adanya pemanggilan sejumlah Kepala Daerah (KDH) khususnya yang baru dilantik di Sumatera Utara oleh KPK. Hanya saja mantan pejabat Pemko Medan ini membantah pemeriksaan terkait sejumlah kasus yang dihadapi masing-masing pejabat."Iya memang ada pemeriksaan tapi terkait LHKPN di Gedung atas. Sifatnya hanya Klarifikasi data LHKPN. Iya termasuk Walikota Medan,"ujar Fitriyus saat dijumpai di lantai Dasar Kantor Gubsu. Lebih lanjut dikatakan Fitriyus terkait pemeriksaan LHKPN merupakan hal yang wajar oleh seorang pejabat. Hal ini untuk mengetahui keakuratan data yang sebelumnya sudah disampaikan."Pemeriksaan LHKPN itu hal yang wajar. Ini kan sifatnya hanya memberikan laporan apakah sudah sesuai atau ada perubahan terkait harta kekayaan seorang pejabat. Seperti halnya PBB, apakah saat ini harga tanah naik sehingga harus disesuaikan. Saya saja sudah dua kali diperiksa terkait LHKPN ini,"ujar Fitriyus.Pantauan Beritasumut di Kantor Gubsu terlihat mobil dinas Milik Walikota Medan. Berdasarkan informasi Dzumi Eldin menjalani pemeriksaan bersamaan dengan Walikota Binjai Muhammad Idaham. Bahkan Gubernur Sumut Erry Nuradi juga masuk dalam penjadwalan. Hanya saja karena yang bersangkutan masih keluar daerah pemeriksaan ditunda."Benar ada pemeriksaan didalam. Tapi enggak tau diruang mana. Saya saja enggak tau karena enggak diperbolehkan masuk," ujar salah seorang petugas Satpol PP yang bertugas menjaga pintu masuk dilantai 10.(BS03)