Beritasumut.com-Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyebutkan terjadinya kerusuhan, khususnya di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Karo harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat. Kontras menilai harusnya pemerintah dan aparat sudah bisa mendeteksi sebelum terjadi kerusuhan dan melakukan penanganan yang tuntas hingga ke akarnya."Pemerintah dan aparat terlihat tidak siap dan tidak lugas dalam mencegah maupun menyelesaikan konflik yang terjadi. Harusnya penanganan dilakukan secara massif, sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa," ujar Tim Hukum Kontras Sumut Ronal Safriansah, dalam konfrensi persnya, di Kantor Kontras Sumut, Jalan Brigjend Katamso, Medan, Senin (08/08/2016).Pada kesempatan yang sama, Kepala Operasional Kontras Sumut Amil Multazam, mencontohkan, bentrok antar polisi dan warga di Tanah Karo yang bermula dari protes warga terhadap pengembang yang akan membangun lokasi relokasi."Sebelum terjadi kerusuhan, warga sudah meminta pengembang untuk tidak melanjutkan pembangunan. Dan permasalahan ini sudah disampaikan kepada Pemkab Karo, DPRD, Polres, Dandim dan BNPB. Tapi yang terjadi, pengembang tetap melanjutkan pembangunan di Desa Lingga, sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat," sebutnya."Karenanya perlu penanganan yang kompleks dan mengakar, termasuk proses hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum. Sehingga, keputusan yang dihasilkan bersifat adil dan bisa meredakan gejolak di masing-masing pihak," sebutnya.(BS04)