Beritasumut.com-Erupsi Gunung Gamalama di Ternate Provinsi Maluku Utara masih fluktuatif. Bandara Babullah masih ditutup hingga saat ini. Penutupan bandara diperpanjang lagi hingga Sabtu (06/08/2016) pukul 10 WIT.Untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Gamalama maka Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan masa Siaga Darurat selama 14 hari yaitu 3-17 Agustus 2016. Rapat koordinasi siaga darurat erupsi Gunung Gamalama telah digelar pada Jumat (05/08/2016). Rapat koordinasi dihadiri olwh BNPB, BPBD Kota Ternate, BPBD Prov Malut, PVMBG, BMKG, Basarnas, TNI, Polri shabara, Dinsos, dinkes, 3 Camat daerah potensi terdampak, PMI, dan Forum PRB."BNPB menyerahkan bantuan dana siap pakai untuk operasional penanganan siaga darurat erupsi G. Gamalama sebesar 250 juta, yang diserahkan oleh Johny Sumbung dan diterima langsung oleh Walikota Ternate Burhan Abdurahman," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (06/08/2016).PVMBG melaporkan bahwa intensitas kegempaan masih fluktuaktif. Setelah erupsi pada 3 Agustus sempat terjadi penurunan di 4 Agustus, namun naik lagi pada malam harinya. Status masih Waspada (level 2), ancaman sampai 1.5 km.Sementara itu BMKG melaporkan curah hujan 3 hari ke depan berpeluang sedang sampai tinggi. Arah angin yang berpengaruh terhadap sebaran debu vulkanik masih dari tenggara/selatan sehingga abu Gamalama tersebar ke arah utara dimana terdapat bandara. Dengan potensi hujan maka perlu diwaspadai juga banjir lahar dingin di sekitar alur alur sungai yang hulunya mengarah ke puncak.Upaya penanganan dampak erupsi sudah dilakukan berbagai pihak. BPBD Kota Ternate selalu berkoordinasi dengan Pos Pemantau Gunungapi PVMBG, mengenai aktivitas dan tingkat perkembangan Gunung Gamalama. BPBD dibantu TNI/POLRI dan Dinkes sudah membagikan masker sebanyak 23.000 lembar kepada masyarakat. BPBD dibantu Damkar dan Basarnas sudah melakukan penyemprotan runway bandara Sultan Babullah, Ternate. BPBD mulai mendata sumber daya yang dimiliki oleh SKPD terkait. Rencana kontinjensi yang sudah ada akan dilihat kembali dan dilakukan pembahasan oleh BPBD dan SKPD terkait agar rencana kontinjensi menggunakan data terupdate yg dimiliki Pemda.(BS01)