Beritasumut.com-Ketua Umum PC IMM Tapsel Sidimpuan, Zulham Hidayah Pardede menyatakan kekecewaanya terhadap kinerja Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta Polda Sumut terkait kejadian kerusuhan di beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut).
"Dari seluruh persoalan ini kami sangat kecewa dengan kinerja yang dilakukan oleh Kapolda Sumut Irjen Budi Winarso. Kejadian ini tidak boleh beliau lemparkan kepada Kapolres di setiap daerah masing-masing kejadian. Kelemahan polisi dalam mendeteksi kemungkinan terberat dari kejadian-kejadian di atas diakibatkan lambat dan acuhnya polisi dalam menanggapi persoalan masyarakat."
"Kapolda Sumut tidak mampu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini kan tugas wajib yang sudah diamanahkan Negara kepada Polri lewat Undang-Undang. Terlebih kejadian di Desa Lingga, Tanah Karo yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan satu orang lain luka parah. Perlakuan polisi setempat sangat arogan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.Kesimpulan dari persoalan ini saya pikir cukup untuk meminta kepada Bapak Irjen Budi Winarso Kapolda Sumut mundur dari jabatannya. Provinsi Sumut membutuhkan Kapolda yang mampu mengemban tugas dan bertanggungjawab terhadap wilayah kerjanya," papar Zulham dalam rilis yang dikirim ke beritasumut.com.
"Selaku warga dan Ketua Umum PC IMM Tapsel Sidimpuan saya mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum DPD IMM Sumut Budi Setiawan agar beliau segera mundur dari posisi Kapoldanya. Kita juga sama-sama tahu bahwa sampai hari ini belum ada informasi ditangkapnya 9 orang tahanan BNN Polda Sumut yang melarikan diri. Kita juga mengetahui bahwa sampai hari ini Provinsi Sumut masih peringkat 1 dalam hal penyebaran narkoba se-Indonesia."
"Kami mengharapkan Bapak Kapolri Tito Karnavian segera mengganti Kapolda Sumut demi menciptakan dan menjaga kedamaian setiap warga di Sumut. Persoalan-persoalan seperti tersebut perlu dilakukan upaya kongkrit agar tidak meluas dan berulang di seluruh daerah di Sumut," terang Zulham lagi.
Di tempat terpisah, Fitrah Bukhari menambahkan pihaknya memberikan rapor merah kepada Polda Sumut akibat kealpaan dalam mengelola kamtibmas. "Terjadinya kasus di Tanjung Balai merupakan puncak dari gunung es gesekan akar rumput di Sumut," ujarnya.
Direktur Pusat Kajian Konstitusi Madani (Pusaka Madani) ini menambahkan, Kasus itu memberi pelajaran bahwa jajaran Polda Sumut tidak mampu mencegah terjadinya kerusuhan. Hal ini ditandai dengan lambatnya kepolisian mencegah massa yang brutal. "Tentunya kita tidak ingin kerusuhan etnis seperti tahun 98 terjadi di sumut. Hal tersebut harusnya dapat dicegah jika Polda Sumut memiliki peta rawan konflik.Polda Sumut, bergeraklah berdasarkan fakta dan data. Jangan seperti pemadam kebakaran," sarannya. (Tulisan dikirim oleh PC IMM Tapsel Sidimpuan)