Beritasumut.com-Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, tidak ada Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang tidak bisa disentuh pemerintah. Hal ini dikatakannya saat mendengar pernyataan peserta kepada Menkopolhukam yang menghadiri penandatanganan rencana aksi penataan kawasan Danau Toba yang dilakukan oleh 7 kepala daerah kawasan strategis nasional tersebut, Senin (25/07/2016).
"Tidak ada yang tidak bisa kita sentuh. Tidak ada satupun yang bisa mengatur pemerintah, Pak Presiden punya tekad membuat yang terbaik buat rakyatnya. Kalau ada yang ngomong macam-macam, kasih tahu saya," tegas Luhut.
Menurutnya, sepanjang perusahaan itu melanggar aturan dan membuat ketidaknyamanan masyarakat, maka KJA-nya juga akan dibersihkan. "Lihat saja, tidak ada yang tidak bisa kita sentuh, cuma ada prosesnya. Jangan kita dikasih uang sama perusahaan, kita jatuh hati sama yang buat limbah di Danau Toba itu. Saya tidak sekaya mereka, tetapi saya tidak akan melacurkan diri saya untuk itu," tegas Luhut lagi.
Dikatakannya, pembersihan KJA dan penataan Danau Toba untuk kepentingan generasi yang akan datang. "Limbah di Danau Toba sudah luar biasa. Itu bisa membunuh anak cucu kita, saya dukung inisiatif Pak Gubsu tentang penandatanganan rencana aksi dan ini suatu kemajuan yang luar biasa, saya setuju segala kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak," ungkapnya lagi.
Dia juga meminta tokoh masyarakat, pendeta dan sintua untuk terlibat langsung dalam penataan Danau Toba, seperti mendidik keramahtamahan, kebersihan, persahabatan kepada masyarakat sekitar kawasan Danau Toba. "Kalau itu dilakukan maka turis mancanegara bisa datang ke Danau Toba. Turis dari China yang paling enak kita tarik uangnya. Tapi, kalau penduduk sana tidak bisa kita didik ramah tamah dan sebagainya, jangan salahkan pemerintah jika orang dari luar yang bekerja di Danau Toba," tuturnya lagi.
Luhut manambahkan, pemerintah sekarang ini tidak hanya membangun di Jawa saja, tetapi di luar Jawa. Seperti pembangunan bandaradi Silangit, Kementerian PUPR pembangunan jalan dan infrastruktur di kawasan tersebut dan lainnya. "Pemerintah siapkan 1.000 triliun untuk infrastruktur di Indonesia selama 5 tahun ini, sehingga ekonomi terus membaik," tambahnya. (BS03)