Beritasumut.com-Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP & KB) Kabupaten Asahan mencatat, jumlah bayi yang lahir di Kabupaten Asahan mencapai 42 orang per hari atau sekitar 15.120 jiwa per tahun. Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Advokasi BPP & KB Asahan, Drs Nirwan, dalam Diskusi Program KB dan Visi-Misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, pertengahan pekan lalu di Aula Kantor BPP & KB Kabupaten Asahan.
Menurut Nirwan, angka kelahiran tersebut tergolong tinggi. "Dikhawatirkan hanya jumlah penduduknya yang besar, namun kualitas sumber daya manusia (SDM)nya rendah, karena belum mendapatkan pendidikan yang layak akibat hidup miskin," ujarnya. Sebagaimana yang dilansir di laman resminya asahankab.go.id. BPP & KB Asahan menilai, dengan kenaikan angka kelahiran saat ini, dapat dipastikan 7 tahun ke depan, Pemkab Asahan harus menyiapkan 356 ruang/lokal Sekolah Dasar, ditambah biaya kesehatan seperti imunisasi, polio, dan biaya pendidikannya. “Tidak dapat dibayangkan betapa besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah. Kondisi ini mau tak mau akan memiskinan masyarakat Asahan ke depan, karena anggaran terserap banyak mengingat angka kelahiran tak dapat ditekan,” terang Nirwan.
Prediksi BPP & KB Asahan tersebut adalah resume dari diskusi bersama Johns Hopkins, sebuah Non Governmental Organization (NGO) yang berpusat di Amerika yang bekerja sama dengan Pemkab Asahan. Henri Khairuddin, mewakili NGO Johns Hopkins, mengatakan, ada program untuk menyadarkan pemerintah tentang pentingnya menggiatkan program KB dengan sebutan AFP (Advokasi Family Planning) karena AFP ini besar lebih manfaatnya. Sedangkan gagalnya program KB, maka dipastikan sangat besar mudharatnya.
Dikatakannya, NGO tempatnya bernaung merupakan mitra BKKBN dan sudah banyak kabupaten kota yang berhasil meningkatkan kesadaran warganya mengikuti program KB. "Tapi semua itu tidak terlepas dari peran kepala daerah. Sebab dalam menggiatkan peningkatan kesadaran untuk KB diperlukan biaya. Begitupun, biaya yang dikeluarkan untuk kesadaran melaksanakan program KB jauh lebih bermanfaat dibanding besarnya pengeluaran yang apabila program KB tak berjalan dan biaya pengeluaran tersebut bisa memiskinan masyarakat," pungkas Henri. (BS02)