Beritasumut.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan telah menadatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1436 H/2015 M, yang di dalamnya terdapat penurunan signifikan rata-rata sebesar 502 Dolar AS dari 3,219 Dolar AS menjadi 2,717 Dolar AS di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/5/2015) sore.Seperti dilansir situs resmi Setkab RI, Kamis (28/5/2015), dalam Peraturan Presiden No 64 Tahun 2015 itu disebutkan, bahwa BPIH Tahun 1436 H/2015 M itu meliputi biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup.Adapun besaran BPIH Tahun 1436H/2015M sebagaimana dimaksud untuk 12 (dua belas) embarkasi adalah, Embarkasi Aceh sebesar 2.401 Dolar AS, Embarkasi Medan 2.404 Dolar AS, Embarkasi Batam 2.556 Dolar AS, Embarkasi Padang 2.561 Dolar AS.Embarkasi Palembang sebesar 2.623 Dolar AS, Embarkasi Jakarta 2.626 Dolar AS, Embarkasi Solo 2.769 Dolar AS, Embarkasi Surabaya 2.801 Dolar AS, Embarkasi Banjarmasin 2.924 Dolar AS, Embarkasi Balikpapan 2.926 Dolar AS, Embarkasi Makassar 3.055 Dolar AS, dan Embarkasi Lombok 2.962 Dolar AS.Adapun besaran BPIH bagi Jamaah Haji yang mengikuti Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ditetapkan oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan."Pembayaran BPIH Tahun 1436 H/2015 M dilakukan dengan mata uang Dolar Amerika atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran," bunyi Pasal 4 Ayat (1) Perpres No 64 Tahun 2015.Pembayaran BPIH itu disetorkan kepada rekening Menteri Agama Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH.Menurut Perpres ini, jamaah haji menerima pengembalian BPIH dalam hal meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, atau batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah."Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama," bunyi Pasal 8 Perpres.Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 itu, maka Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 yang telan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 21 Mei 2015. (BS-001)