Beritasumut.com - Pengguna jasa parkir di Rumah Sakit Columbia Asia, Jalan Listrik, Medan protes dan merasa kecewa. Pasalnya tarif parkir kendaraan roda dua dan empat di lingkungan rumah sakit tersebut dinilai cukup mahal sementara pelayanan mengecewakan. Apalagi penetapan tarif parkir melanggar Perda Kota Medan No 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir.
Salah satu pengguna parkir Jamal kepada wartawan mengaku kecewa karena membayar tarif parkir cukup mahal sementara pelayanan parkir sangat mengecewakan karena lahan parkir yang sempit.
Pantauan wartawan, Selasa (21/4/2015), pengelola parkir di RS Columbia Asia dari Buana Parking menerapkan harga parkir di luar ketentuan. Tarif parkir untuk kendaraan roda empat yakni Rp3.000 dan setiap 1 jam berikutnya tambah Rp3.000. Untuk roda dua Rp2.000 dan setiap 1 jam berikutnya tambah Rp2.000. Sedangkan untuk parkir pasien rawat inap Rp15.000/3 hari.
Sama halnya penerapan parkir di Bank BCA Bukit Barisan, Lapangan Merdeka Medan. Tarif parkir yang dikelola koperasi bank swasta itu selalu dikeluhkan nasabah. Seperti pengakuan Manurung. Untuk parkir 1 jam 29 menit harus membayar parkir Rp5.000. Manurung mempertanyakan dasar penetapan parkir dan perlu ditinjau.
Penetapan tarif parkir di atas jelas melanggar ketentuan Perda Medan No 10 Tahun 2011 tentang pajak parkir. Dalam perda diatur untuk parkir progresif tarif dasar maksimal kendaraan roda empat yakni Rp2.000 untuk 5 jam pertama dan penambahan Rp1.000 per jam. Sedangkan untuk roda dua Rp1.000 dan penambahan Rp1.000 setiap 1 jam berikutnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga meminta manajemen RS Columbia dan BCA supaya memberlakukan tarif parkir sesuai perda yang berlaku. Apalagi, RS Columbia Asia untuk melayani jasa kesehatan harus memprioritaskan pelayanan sosial.
Ihwan juga mendesak Pemko Medan melalui Dinas Pendapatan Kota Medan agar melakukan pengawasan perda dengan benar. "Perda harus ditegakkan, jika ada yang melanggar aturan harus ditindak tegas. Pengelola parkir yang terbukti melanggar perda sama halnya melecehkan Pemko Medan. Untuk itu pemko harus mencabut izin parkir di RS Columbia dan BCA. Tindakan itu dilakukan untuk memberikan efek jera," tegas politisi Gerindra ini.
Dalam hal ini, Ihwan juga sangat menyesalkan Pemko Medan yang dinilai sangat lemah melakukan pengawasan dan tindakan kepada pelaku yang melanggar perda di kota Medan.
"Kita prihatin, terkesan kota Medan ini tidak memiliki pemerintahan, banyak penyimpangan yang merajalela. Terkait pelanggaran Perda Pajak Parkir di RS Columbia dan BCA, kita minta Komisi C DPRD Medan untuk memanggil pihak manajemen dan Dinas Pendapatan Kota Medan," cetusnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan M Husni melalui Kasi Penagihan dan Perhitungan Pajak Parkir Sutan Partahi mengatakan, untuk saat ini penetapan tarif parkir masih menggunakan Perda No 10 Tahun 2011. Menyinggung pelaku usaha yang melanggar ketentuan perda parkir, pihaknya siap memberikan sanksi tegas, namun mengaku tetap memberikan pembinaan. (BS-001)