Beritasumut.com – Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara (Sumut) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menghasilkan dua ketua terpilih yakni Jasrul Lubis dan Sugiat Santoso. Keduanya pihak pun mengklaim sebagai pimpinan yang sah menurut AD/ART organisasi dan didukung mayoritas peserta sidang.Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua DPD KNPI Sumut Yasyir Ridho Loebis mengatakan sikap sekelompok massa berseragam OKP di Mapolres Madina tempat berlangsungnya musda, membuat pimpinan sidang menskor serta menyerahkan sidang kepada perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)."Pimpinan sidang sudah menskors sidang dan menyerahkannya kepada DPP. Tetapi setelah diserahkan, DPP didesak untuk segera melanjutkan sidang. Ya, tidak bisa begitu saja kan, harus dipikirkan dulu," ujar Ridho di Medan, Senin (23/2/2015).Ia juga menilai jika musda yang dipimpin oleh tiga orang pimpinan sidang tanpa kehadiran DPP, tidak sah berdasarkan AD/ART organisasi. Sehingga apa yang dihasilkan dalam sidang tersebut tidak bisa dilegalkan. Sebab selain sudah diserahkan, jumlah peserta juga tidak memenuhi quorum atau 50 persen ditambah satu."Ini kan karena kalah dukungan, makanya ada upaya mendeadlockkan sidang. Mana ada yang menang, mau menyerang. Karena kalah (dukungan) lah makanya kalap," sebutnya.Di tempat lain, Sugiat Santoso yang juga mengaku sah sebagai Ketua DPD KNPI Sumut hasil musda mengkalim bahwa dirinya terpilih berdasarkan sidang yang sesuai tata tertib (Tatib) yang berlaku sebagaimana diatur AD/ART. Menurutnya justru pihaknya lawanlah yang telah melanggar aturan karena memindahkan tempat berlangsungnya musda tanpa persetujuan forum."Kita jelas, berdasarkan absensi yang ada, kehadiran sudah lebih dari 50 persen. Jadi itu sah. Malah mereka yang memindahkan lokasi musda ke tempat lain dari Aula Mapolres Madina. Padahal itu kan melanggar," katanya.Sugiat juga membantah ada penyerahan pimpinan sidang kepada DPP dan penyerangan oleh sekelompok massa berseragam OKP tertentu. Dirinya menganggap bahwa dinamika dalam forum sampai perang mulut adalah hal yang biasa terjadi. Sehingga hal itu tidak perlu diherankan.Untuk itu, dirinya akan mengajukan hasil ini kepada DPP di Jakarta untuk mengkaji hasil musda yang mana yang akan diakui. Sebab keduanya saling mengklaim sudah sesuai aturan. Hal ini juga akan dilakukannya dalam gelaran kongres yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dari situ, diharapkan ada keputusan mengenai kubu mana yang sah menurut aturan."Kita akan sampaikan ini ke DPP. Supaya dikaji, mana yang sah menurut AD/ART. Supaya KNPI bisa tetap bersatu," pungkasnya. (BS-001)