Beritasumut.com – Berdirinya hotel milik PT Kualanamu Bina Lestari di lahan milik warga membuat massa Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Sumatera Utara melakukan aksi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deliserdang, Selasa (10/12/2015).Aksi massa karena berang melihat sikap pengusaha yang mencaplok lahan milik warga tanpa dilakukan ganti rugi terlebih dahulu. "Kami meminta BPN Deliserdang agar tidak menerbitkan sertifikat milik PT Kualanamu Bina Lestari tersebut sepanjang persoalan lahan belum selesai," ujar mereka.Massa FKPPI datang dengan menumpang angkot. Mereka membawa karton bertuliskan tuntutan, diantaranya meminta BPN Deliserdang jangan mengeluarkan sertifikat lahan mega proyek hotel berbintang dan pusat perbelanjaan oleh-oleh di Jalan Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis yang dibangun PT Kualanamu Bina Lestari."Jangan keluarkan sertifikat Hotel Kualanamu, jangan kongkalikong dengan PT Kualanamu Bina Lestari dan jangan main mata dengan notaris abal-abal," teriak massa.Selain itu puluhan massa ini juga menuntut agar BPN Deliserdang mengeluarkan 69 sertifikat lahan yang ada di Desa Tanjungmorawa B Kecamatan Tanjungmorawa. "Segera keluarkan sertifikat lahan di Desa Tanjungmorawa B, Kecamatan Tanjungmorawa. Jangan sengaja memperlambat," teriak massa serentak.Setelah beberapa menit berorasi dengan pengawalan ketat personil Polsek Lubukpakam dan Polres Deliserdang, lima perwakilan massa diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha BPN Deliserdang Hendrik dan Kepala Seksi Ukur BPN DS M Hutagalung di dalam ruang pertemuan.Dalam pertemuan, massa meminta BPN tidak mengeluarkan sertifikat PT Kualanamu Bina Lestari, dikarenakan banyak pihak yang mengklaim pemilik lahan. "Dikhawatirkan situasi tidak kondusif jika sertifikat dikeluarkan,'' ujar perwakilan massa.Sementara terkait 69 sertifikat lahan yang ada di Desa Tanjungmorawa B ,Kecamatan Tanjungmorawa, diminta penjelasan pihak BPN karena sudah 2 tahun sertifikat lahan atas nama OK Khairullah dan OK Nazarudin Isham, tapi tidak kunjung dikeluarkan.Kepala Seksi Ukur M Hutagalung menjelaskan, pihak-pihak yang mengakui bahwa lahan lokasi pembangunan Hotel Kuala Namu masih melakukan mediasi, tapi hingga kini belum menemukan titik temu.Menyoal sertifikat milik OK Khairuddin dan OK Chairullah, Hutagalung mengatakan ada kesalahan administrasi. "Rencananya sertifikat itu siap dua pekan ke depan,'' kata Hutagalung.Pertemuan yang semula berlangsung tegang itu, akhirnya mencair setelah mendapat penjelasan dari pihak BPN. Massa pun meninggalkan Kantor BPN dengan tertib dan aman. (BS-001)