Medan, (beritasumut.com) – Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 kembali berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Diponegoro, Medan, Senin (24/11/2014). Buruh menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut dan menentang kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi."Sekarang SBY diganti Jokowi, buruh kembali dihadapkan dengan kenaikan harga BBM. Buruh merasa tertipu dan seakan-akan lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau," ujar Ketua DPD SBSI 1992 Pahala Napitupulu dalam orasinya.Kenaikan harga BBM sangat memukul kaum buruh. Terlebih angka kenaikannnya rata-rata 36,5 persen, sehingga memberi dampak luar luar biasa terhadap living cost buruh.Sementara UMP Sumut hanya Rp1.625.000 dan ditetapkan beberapa hari sebelum kenaikan harga BBM. Saat BBM belum naik, angka itu bankan dinilai sangat jauh di bawah angka kebutuhan hidup layak yang nyata di masyarakat.SBSI 1992 menyatakan, berdasarkan survei yang mereka lakukan sebelum kenaikan harga BBM, KHL di Sumut berada di kisaran Rp2,7 juta. Karena itu buruh menuntut agar UMP Sumut direvisi dan disesuaikan dengan KHL yang benar. UMP Sumut sebesar Rp1.625.000 yang ditetapkan Depeda dinilai penuh dengan kebohongan.Dalam aksi kali ini, massa buruh sempat berupaya merobohkan gerbang depan Kantor Gubernur Sumut. Namun, Satpol PP berhasil mempertahankan pintu pagar besi itu agar tidak tumbang. (BS-001)