Medan, (beritasumut.com) – Ratusan buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (FSPMI Sumut), menolak UMP sebesar Rp1,6 juta Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumut. Penolakan itu didasari oleh tingkat kebutuhan buruh seiring dengan rencana kenaikan BBM.
Dalam orasinya, ratusan buruh mendesak Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, membatalkan kenaikan UMP Sumut sebesar 7,9 persen. Pemprov Sumut dituding telah membohongi buruh dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Gatot harus membatalkan UMP Rp1,6 juta, dan survei KHL di Serdang Bedagai itu pembohongan," ujar Ketua FSPMI Sumut Minggu Saragih dalam orasinya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (17/11/2014).
Minggu meminta DPRD Sumut segera memanggil Gubernur Gatot Pujo Nugroho terkait penetapan UMP yang sangat rendah tersebut.
"UMP Sumut urutan ke 25 dan tiga terkecil dari seluruh Indonesia," tegas Minggu.
Selain itu, buruh FSMPI Sumut, menolak kenaikan BBM yang akan diumumkan akhir November ini, dan meminta agar seluruh buruh disertakan dalam BPJS Kesehatan dan meningkatkan pelayanan.
Kemudian, sertakan seluruh buruh dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan laksanakan jaminan pensiun 1 Juli 2015, terakhir tolak pemadaman listrik yang sangat merugikan masyarakat dan kalangan dunia usaha.
"Buruh meminta UMP Sumut 2015 sebesar Rp2 juta, UMK Medan Rp2,6 juta, UMK Deli Serdang Rp2,4 juta dan UMK Serdang Bedagai sebesar Rp2,2 juta," pungkas Minggu. (BS-001)