Medan, (beritasumut.com) – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) meminta PLN segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis listrik di Sumut, terutama untuk mewujudkan target menghentikan pemadaman listrik pada akhir bulan Maret.
Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan pertemuan Ombudsman Sumut dengan PT PLN Wilayah Sumut di Kantor Ombudsman Sumut, Jalan Majapahit, Medan, Sumut, Rabu (5/3/2014). Ombudsman sengaja memanggil PLN seiring banyaknya pengaduan masyarakat terkait pemadaman listrik di Sumut yang sudah meresahkan masyarakat luas.
Pertemuan itu dipimpin langsung Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar didampingi Asisten Dedy Irsan, Tety Silaen dan Ricky Hutahaean. Sementara dari PLN dihadiri Manajer Distribusi PT PLN Wilayah Sumut Lasiran, Deputi Manajer Pengendalian Operasi Distribusi P Siahaan, Manajer Area Distribusi Moses Allo dan Deputi Manajer Reveniu Evi Ziarman.
Dalam pertemuan itu, Manajer Distribusi PT PLN Wilayah Sumut Lasiran menjelaskan, terjadinya defisit listrik di Sumut disebabkan daya yang tersedia tidak seimbang dengan kebutuhan. Kemampuan pembangkit di Sumut saat ini adalah 1.376 MW, sementara beban puncak mencapai 1.655 MW sehingga terjadi defisit 279 MW. Kondisi itu mengakibatkan PLN melakukan pemadaman bergilir kepada pelanggan industri sebesar 150 MW dan kepada pelanggan umum sebesar 129 MW.
Namun, pada akhir Maret ini krisis tersebut akan dapat diatasi seiring bertambahnya pasokan daya sebesar 557 MW. Pasokan itu berasal dari PLTU Nagan Raya sebesar 190 MW (2x95), dan penyelesaian perawatan pembangkit di PLTGU Belawan dan PLTU Labuhan Angin sebesar 367 MW. Dengan penambahan itu akan terjadi surplus sebesar 93 MW. Cadangan 93 MW diakuinya masih kecil. "Dengan kondisi ini, ditargetkan tidak ada lagi pemadaman listrik pada akhir Maret ini," ujarnya.
“Pada akhir Maret bisa tidak terjadi pemadaman kalau tidak ada gangguan pada mesin-mesin tersebut. Kita minta doa masyarakat supaya itu bisa terwujud. Supaya enggak padam sebenarnya dibutuhkan cadangan minimal 180 MW. Tapi kalau mau lebih aman lagi, harus ada cadangan 30 persen seperti di Jawa dan Malaysia,” kata Lasiran.
Menanggapi penjelasan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mendesak PLN bekerja serius, sehingga target tidak ada lagi pemadamam pada akhir Maret ini bisa tercapai. “Kita minta keseriusan PLN. Segera ambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan pemadaman yang sudah meresahkan masyarakat. Jangan hanya memberi janji-janji,” katanya.
Abyadi juga meminta pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber energi baru agar krisis ini bisa teratasi. Selain itu, Pemda juga harus memberi dukungan dan kemudahan kepada pihak swasta yang akan dan sedang membangun pembangkit di Sumut. Sebab banyak potensi di Sumut yang bisa dijadikan sumber energy namun kerap terganjal oleh regulasi dan perizinan. (BS-022)