Panyabungan, (beritasumut.com) – Sejumlah mahasiswa yang ingin melakukan aksi demo saat kehadiran Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ali Ghifron Mukti di Gedung Serbaguna, Panyabungan, dihadang preman dan Satpol PP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rabu (15/1/2014). Mahasiswa dipukuli preman dan Satpol PP.
Demo yang dilakukan mahasiswa yang bergabung dalam Majelis Mahasiswa Mandailing Natal (M-Four Madina) dihadang Satpol PP Madina dan orang yang diduga preman suruhan Plt Bupati Madina. Belum sampai ke lokasi unras mahasiswa sudah dihadang dan sebagian dipukuli Satpol dan preman.
Kordinator Aksi Faisal Ardinasyah dan Kordinator Lapangan Khoirul Asri Nasution kepada wartawan menjelaskan, sebelum sampai ke lokasi unras, mereka sudah dihadang Satpol PP dan orang yang berpakaian preman. Baru adu mulut sebentar mereka sudah dipukuli, sehingga rombongan unras lari menyelamatkan diri.
“Kejadian ini kita duga atas suruhan Plt Bupati Madina dan Plt Kadis Kesehatan Madina yang menyuruh preman tersebut untuk menyerang kami. Karena sebelumnya kita sudah mendapat teror. Kalau kami demo kami akan kami hajar dan bentrok di lapangan,” jelasnya.
Namun demi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kesehatan Madina pengunjukrasa tidak takut dengan ancaman tersebut, malah semakin semangat. Pengunjukrasa mengaku sudah siap untuk kemajuan Madina, darah pun siap ditumpahkan demi Madina tercinta.
Mengenai kedatangan Wamenkes RI tersebut, M-Four sangat mendukung karena kunjungan itu termasuk untuk memajukan Madina. Yang ingin diorasikan adalah oknum Plt Kadis Kesehatan Madina yang dinilai banyak masalah dan tidak mampu memimpin Dinas Kesahatan.
“Dengan kejadian ini, kita menilai Plt Madina sangat arogan yang menyewa preman untuk menyerang kami. Walapun sudah kejadian seperti ini, kami tidak takut untuk terus maju demi kebenaran, dan kemajuan Kabupaten Madina. Kita akan mengecam tindakan pemimpin yang berlagak preman ini,” jelasnya.
Akibat kejadian tersebut, sejumlah pendemo mengalami luka-luka. Zainal Arfin mengalami luka robek di tangan dan kaki terkilir akibat dipukul oleh para preman. Sahrul dan Syaiful juga mengalami luka-luka.
“Kita sudah meminta perlindungan kepada Polres Madina, karena kita kan terus melakukan aksi, demi kemajuan Madina di bidang kesehatan di Madina. Sepanjang Dinkes Madina masih dipimpin Ismail, hal itu tidak akan terwujud,” ujarnya.
Adapun pernyataan sikap yang belum sempat dibacakan pendemo adalah, menuntut Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution dengan disaksikan Wamenkes Ali Ghufron Mukti segera mencopot Plt Kadis Kesehatan Ismail Lubis sebagi wujud keseriusan Plt Bupati Madina untuk kesahatan di Madina.
Meminta aparat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk serius dan segera menuntaskan kasus yang sedang ditangani terkait Alkes 2008 Dinkes Madina yang diduga melibatkan Plt Kadis Kesehatan Madina.
Meminta Wamenkes untuk melaporkan kepada Menteri Kesehatan bahwa adanya dana-dana bantuan pusat hanya dijadikan ajang memperkaya diri bagi okunm-oknum pejabat kesehatan di daerah.
Ditambahkannya, M-Four akan terus mengawasi dan menyoroti pelaksanaan program kesehatan di Madina, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini baru berjalan. Untuk itu diimbau kepada mayarakat Madina untuk tidak sungkan mengadukan kepada M-Four segala persoalan yang terjadi di masyarakat.
“Kita juga akan menagih janji dan ucapaan Plt Bupati Madina untuk memperbaiki birokrasi di Madina, khususnya di bidang kesehatan,” ucapnya.
Plt Kadis Kesehatan Madina Ismail Lubis diduga terlibat pengadaan Alkes Pemkab Madina Tahun 2008 sebesar Rp6.993.273.053 yang diduga merugikan negara sebesar Rp859.761.750. Kasus ini sampai sekarang masih diproses Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Kemudian dugaan pemotongan dana Jampersal, Jamkesmas dan BOK selama Tahun 2013 berdasarkan keluhan para bidan dan petugasnya berkisar antara 10 hingga 15 persen. Pengutipan pindah tugas bidan PTT yang sangat memberatkan antara Rp2 juta sampai Rp3 juta. Serta adanya keluhan beberapa kapus atas tingginya uang pengambilan ambulance untuk operasional puskesmas sekitar Rp10 juta per unit. (BS-026)