Medan, (beritasumut.com) – Bupati Tanah Karo Kena Ukur Surbakti dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap warganya yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung yang jumlah cukup banyak, hingga mencapai sekitar 15 ribu jiwa.
Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Brilian Moktar di Medan, Senin (25/11/2013) terkait adanya pengungsi yang diusir dari "jambur" yang menampung warga dari sejumlah desa.
Dikatakan Brilian, pihaknya mendapatkan informasi ratusan warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung di beberapa jambur diusir dan dipindahkan ke rumah ibadah karena sewanya tidak dibayar oleh Pemkab Karo.
"Jika dikaji secara sekilas, kebijakan untuk mengosongkan jambur itu tidak disalahkan sepenuhnya karena keberadaan jambur itu bersifat ekonomis yang disewakan untuk pihak-pihak yang akan mengadakan kegiatan tertentu seperti pesta adat dan pernikahan. Biar bagaimanapun, pemilik jambur itu mencari makan dari penyewaan jambur itu," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyesalkan sikap Bupati Karo Kena Ukur Surbakti yang tidak dapat mengambil kebijakan dengan cepat sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya yang mengungsi di jambur.
Harusnya, kalau tidak mampu untuk menyewa jambur untuk menampung pengungsi, bupati yang sering disebut Karo Jambi itu bisa meminta bantuan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumut atau ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memberikan alasan yang dapat diterima, ungkapnya.
Apalagi Presiden SBY juga sudah bereaksi atas musibah erupsi Gunung Sinabung yang menimbulkan pengungsi hingga 15 ribu jiwa tersebut.
Jika Pemkab Tanah Karo tidak mengalokasikan anggaran penyewaan itu dalam APBD, bupati seharusnya bisa mencari solusi melalui kebijaksanaan dalam penanggulangan bencana.
Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu meminta BPBD Sumut untuk melaporkan peristiwa pengusiran pengungsi dari jambur itu kepada Gubernur Sumut, sehingga bisa menanggapi masalah tersebut.
"Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan kondisi itu bisa merebak dan dapat menimbulkan preseden buruk bagi citra Sumut, baik di tingkat nasional mau pun internasional. Seolah-olah Sumut tidak mampu mengatasi hal itu," kata Brilian. (BS-022)