Panyabungan, (beritasumut.com) – Massa MPC Pemuda Pancasila bersama Satuan Pelajar dan Mahasiswa PP Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berunjukrasa di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Madina, Panyabungan, Kamis (3/10/2013).
Massa tiba di Kantor Dinas PU sekira pukul 10.45 WIB dan aksi unjukrasa selesai sekira pukul 12.30 WIB dikomandoi langsung Ketua MPC PP Madina Syahriwan Nasution alias Kocu. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan manipulatif proses tender di LPSE Dinas PU.
Massa sempat beberapa kali bentrok dengan petugas keamanan dari Satpol PP dan Polres Madina. Sebab hampir satu jam mereka berorasi tidak ada seorangpun dari Dinas PU yang menerima kedatangan pengunjukrasa.
Koordinator Aksi Aswardi Nasution mengatakan Sapma PP Madina menemukan kejanggalan dalam proses tender proyek di Dinas PU yang dilaksanakan LPSE. Diduga terjadi permainan antara oknum pejabat di Dinas PU bersama ULP dan LPSE untuk menentukan pemenang tender.
Dugaan ini diperkuat seringnya server yang disediakan rusak dan data corrupt alias rusak sehingga merugikan calon rekanan yang ingin mendaftar.
"Kami menganalisis banyak penyimpangan di Dinas PU di bawah kepemimpinan Arfan Siregar. Kami juga menemukan praktik suap dalam proyek tender maupun paket Pengunjukan Langsung bernilai Rp20 miliar yang sudah berlangsung. Tuntutan kami ini merupakan aspirasi masyarakat Madina dan kami datang untuk memperjuangkan kebenaran. Jika memang proses tender melalui LPSE penuh kecurangan, kami minta agar dibatalkan dan dilakukan tender ulang," tegas Aswardi.
Ditambahkan pengunjukrasa lainnya, Rusdi Batubara, tender proyek LPSE maupun melalui Pengunjukan Langsung di Dinas PU Madina tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lebih parah lagi Dinas PU juga diduga memberikan paket proyek bagi oknum yang tidak memiliki perusahaan.
"Ini kan sudah jelas-jelas pelanggaran, kenapa aparat penegak hukum membiarkan," kata Rusdi Batubara.
Ironisnya lagi, sambungnya, ada oknum PNS yang ikut main proyek dan langsung mengerjakannya sendiri.
"Kami mempunyai bukti bahwa ada sejumlah oknum pejabat di Dinas PU yang ikut main proyek, dan ini sudah lama terjadi, namun kami sangat menyesalkan tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum," tambahnya.
"Untuk itu kami meminta Pemkab Madina agar mengevaluasi kinerja LPSE Kabupaten Madina karena diduga nantinya akan ikut bermain dalam memuluskan pemenang tender yang merupakan titipan, dan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas secara totalitas seluruh kejanggalan dan dugaan serta permasalahan dan dugaan KKN di Dinas PU Madina. Kami juga meminta Kasubdit Cyber Crime Polda Sumatera Utara segera mengusut pelaksanaan proses tender LPSE di Dinas PU Madina yang menurut kami pemenangnya direkayasa, manipulatif mulai dari pembuatan penawaran hingga pengumuman pemenang. Jika terbukti bermasalah kami mendesak agar Plt Kadis PU segera ditangkap dan dipenjarakan," tuntut pengunjukrasa.
Setelah berorasi hampir satu jam, Plt Kadis PU Arfan Harapan Siregar akhirnya menemui pengunjukrasa dan mengatakan semua permasalahan akan ditindaklanjuti serta dibahas. Mengenai tindak pidana dia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Merasa tidak puas dengan jawaban itu, perwakilan massa kemudian berdialog dengan Plt Kadis PU bersama tiga orang Kepala Bidang di ruang kerjanya.
Mengenai oknum PNS di Dinas PU yang ikut bermain proyek, Arfan menegaskan akan menyampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.
"Untuk beberapa nama yang disampaikan saudara terkait PNS yang ikut main proyek secara langsung, akan saya sampaikan ke pimpinan untuk mengambil kebijakan, dan mengenai pelanggaran hukum saya serahkan ke penegak hukum," tambahnya.
Mendengar penegasan itu, perwakilan massa mengatakan dalam waktu dekat akan membentuk tim investigasi ke lapangan dan hasilnya akan disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Kemudian pengunjukrasa bubar. (BS-026)