Medan, (beritasumut.com) – Ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia berunjukrasa di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (26/9/2013).
Dalam pernyataan sikapnya, massa HTI menilai krisis listrik di Sumut saat ini, selain persoalan teknis seperti perbaikan pembangkit, yang lebih utama adalah akibat liberalisasi ekonomi, termasuk di bidang energi serta tata kelola yang tidak amanah dan korup.
Liberalisasi sektor energi intinya adalah kebijakan yang lebih mengutamakan peran swasta dan makin meminggirkan peran negara. Akibatnya pengelolaan listrik lebih berorientasi bisnis daripada orientasi pelayanan publik. Liberalisasi sektor energi adalah bagian dari agenda kapitalisme sekuler yang saat ini makin mencengkram negeri ini.
Masih menurut massa HTI, tata kelola kelistrikan yang tidak amanah dan korup ditandai dengan terungkapnya kasus dugaan korupsi pengadaan Flame Tube Gas Turbin (GT)-12 PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Belawan senilai Rp23,9 miliar yang saat ini sedang bergulir menuju pengadilan. Terjadinya perbedaan spesifikasi pengadaan dengan Flame Tube Existing di PLTGU Belawan menunjukkan perilaku yang tidak amanah dan korup.
Demikian juga PLTU Labuhan Angin yang tergolong baru dan seharusnya bisa memberikan daya sebesar 2 X 115 MW hingga kini belum terealisasi. Bahkan kontribusinya baru 2 X 70 MW, sementara terus menerus dilakukan upaya perbaikan. Mesin pembangkit tidak beroperasi optimal yang pada akhirnya rakyatlah yang menderita dengan terus menerus terjadi pemadaman listrik. Problem ini seharusnya bisa diatasi apabila listrik dikelola dengan penuh amanah.
Pengunjukrasa juga menilai, salah satu persoalan utama kelistrikan adalah kurangnya pasokan listrik dan mahalnya biaya pokok produksi listrik. Krisis listrik di wilayah Sumut juga sering diakibatkan oleh tersendatnya pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Sesungguhnya mahalnya harga minyak bumi bisa saja diatasi dengan batubara dan gas alam. Namun karena batubara dan gas alam lebih banyak diekspor, maka pasokan dalam negeri termasuk untuk keperluan pembangkit listrik tidak dapat dipenuhi.
Menurut massa HTI, jadi jelas sekali, selama sitem kapitalisme terus diterapkan dan liberalisasi terus dijalankan, maka pasti krisis energi termasuk krisis listrik, akan terus terjadi. Oleh karena itu inilah saatnya membuang kapitalisme sekuler kemudian menggantinya dengan sistem Islam, dengan cara menerapkan syariah Islam secara total dalam sistem Khilafah.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa HTI meninggalkan Gedung DPRD Sumut dengan tertib. (BS-001)