Tanjung Morawa, (beritasumut.com) – Satuan Mahasiswa Generasi Muda Peduli Tanah Air (Satma Gempita) Sumatera Utara melakukan aksi demo atau unjukrasa di depan Kantor Direksi (Kandir) PTPN II, Jalan Medan-Tanjung Morawa, Kamis (4/7/2013) sekira pukul 10.30 WIB.Kedatangan puluhan anggota Satma Gempita yang menaiki angkot dan membawa sejumlah spanduk tersebut mendapat pengawalan dari Polsek Tanjung Morawa dan petugas Dalmas (Pengendali Massa) Polres Deli Serdang dipimpin AKP Telly Alvin.Dalam aksi unjuk rasa dengan Koordinator Aksi Riki dibantu Bayu Subronto menyampaikan tuntutan dalam penyaluran dana pensiun yang tidak terealisasi sejak Tahun 2003 hingga sekarang yang mengakibatkan pihak PTPN II mempunyai utang senilai Rp935.832.264.554 terhitung per 30 Juni 2012 kepada Dapenbun.Kemudian diminta kepada Presiden SBY supaya membentuk Satgas Pemberantasan Mafia di PTPN II, meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan supaya tidak menjual Rumah Sakit Tembakau Deli (RSTD) kepada JV Company anak perusahaan PTPN II, karena merupakan situs sejarah Kota Medan dan kembalikan RSTD seperti semula.Disebutkan, latar belakang Satma Gempita Sumut itu berunjuk rasa ke PTPN II karena akan dihentikannya pembayaran pensiun terhitung Februari 2015. Maka akan ada 37 ribu karyawan tidak menerima pensiun, kata Riki pada orasinya.Aksi unjuk rasa Satma Gempita Sumut nyaris ricuh dengan karyawan dan petugas satpam PTPN II karena pihak Satma Gempita Sumut berencana membakar ban bekas.Petugas dari kepolisian segera mengantisipasi keadaan dan meminta karyawan dan petugas keamanan PTPN II tetap tenang dalam menghadapi Satma Gempita dan pihak Satma Gempita juga diimbau jangan anarkis dalam penyampaian aspirasi.Usai menyampaikan aspirasi, massa Satma Gempita yang didampingi beberapa pensiunan PTPN II, dengan tenang membubarkan diri. Menanggapi aksi unjuk rasa Satma Gempita Sumut itu, Kabag Sekretariat PTPN II Suharto didampingi Kaur Humas PTPN II Rachmudin kepada wartawan mengatakan, tuntutan Satma Gempita tersebut prematur dan tidak sesuai fakta yang ada.Ditambahkan Suharto, semua dana pensiun telah dibayar setiap bulan, karena merupakan kewajiban pokok. Tudingan bahwa RSTD telah dijual, juga tidak benar, sebab RSTD masih milik PTPN II hingga saat ini. “Jadi yang jelasnya, semua tuntutan tersebut prematur dan tidak benar,” katanya. (BS-024)