Medan, (beritasumut.com) – Sejumlah orang tua calon siswa mengaku kecewa terhadap Dinas Pendidikan Kota Medan yang tidak konsisten dalam menetapkan batas pendaftaran siswa baru, seperti yang terjadi di SMP Negeri 16 Medan, Jalan Karya II, Sei Agul, Medan, Selasa (24/6/2013).
Kepada wartawan, Muhammad Basit Lubis warga di kawasan itu mengaku, pengumuman batas penerimaan siswa baru di SMP 16 Medan tersebut berubah. "Pada hari Rabu lalu batas penerimaan siswa baru di SMP 16 diinformasikan dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 16.00 WIB, namun alangkah terkejutnya warga batas waktu penerimaan siswa baru tersebut berubah menjadi pukul 08.00 WIB- 11.00 WIB," ungkap Basit.
Diungkapkannya, sejumlah orang tua calon siswa mengaku bingung sekaligus kecewa terhadap sikap panitia penerimaan siswa baru di SMP 16 tersbut karena banyak diantaranya siswa yang akan mendaftar terpaksa harus mundur lantaran waktu sudah selesai.
Saat ditanyakan kepada panitia penerimaan siswa baru, perubahan pengumuman tersebut merupakan kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Medan. "Kebijakan ini berdasarkan perintah dari Dinas Pendidikan Kota Medan," ungkapnya.
Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan Salman Alfarisi mempertanyakan kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Medan.
"Kita mempertanyakan keputusan Dinas Pendidikan tersebut, apa alasannya merubah itu. Kalau tidak sesuai berarti ada apa," tanya Salman.
Salman mengatakan, kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Medan sangat fatal jika tidak didasari dengan alasan yang jelas. "Kalau tidak ada alasan yang mendasari itu jelas apa yang dilakukan Dinas Pendidikan merupakan kebijakan yang fatal, karena semangat membangun kompetisi yang baik," ungkapnya.
Untuk itulah, Politisi PKS ini meminta Plt Walikota menindaklanjuti permasalahan ini dan jika ditemukan pelanggaran atau kebijakan menyalah maka selayaknya Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan dievaluasi. "Kita minta kepada Plt Walikota Medan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan jika kebijakan yang diambil tidak berdasarkan alasan yang jelas," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Parluhutan Hasibuan tidak berhasil dikonfirmasi karena teleponnya tidak aktif. (BS-001)