Medan, (beritasumut.com) – Ratusan masyarakat miskin kota yang tergabung dalam Forum Orang Miskin Kota Medan (Formikom) berunjukrasa di Kantor DPRD Medan, Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/03/2013). Pengunjukrasa yang mayoritas ibu-ibu ini meminta wakil rakyat membantu persoalan mereka (orang miskin) yang selama ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat.
Delegasi diterima Anggota DPRD Medan Syamsul Bahri, Parlaungan Simangunsong, Daniel Pinem, Muslim Maksum, Juliandi Siregar, Ferdinand L Tobing dan Budiman Panjaitan. Dalam pertemuan antara rakyat dengan wakil rakyat, terlihat para anggota dewan prihatin mendengar keluhan masyarakat yang terlilit utang karena kesulitan ekonomi.
Seperti disampaikan salah satu pengunjukrasa melalui Dewi Dertiana Siahaan, pemerintah tidak mampu memerangi kemiskinan namun sebaliknya menambah penderitaan rakyat. Program pemerintah pusat maupun daerah membantu masyarakat kurang mampu lewat beras miskin (Raskin), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Khusus Murid (BKM) dan bantuan lainnya dimana penyalurannya tidak tepat sasaran.
Warga Lingkungan XXII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli ini tidak pernah mendapat bantuan pemerintah seperti Raskin dan JPKMS. Sementara Kepling XXII dan keluarganya mendapat bantuan tersebut dan kartu JPKMS dipinjamkan kepada orang lain.
Sama halnya dengan janda Rita boru Siahaan warga Lingkungan XVII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, mengaku tidak pernah mendapat bantuan raskin dan JPKMS. Ketika hal demikian disampaikan kepada Kepala Lingkungan (Kepling) selalu mendapat respon kurang baik. “Tolonglah kami dibantu, butuh bantuan karena ekonomi kami sangat sulit,” urai Rita dihadapan para anggota dewan.
Begitu juga keluhan Juliana Simangunsong warga Lorong Tol V Lingkungan XVII mengaku tidak pernah menerima raskin dan JPKMS, sedangkan kepling terkesan tidak peduli. Bahkan, Juliana menuding Kepling berinisial S mengutipa biaya mengurus KK dan KTP sebesar Rp400 ribu.
Kecurangan aparat pemerintah terkait pendistribusian beberapa bantuan juga diutarakan pihak Formikom. Seperti di Lingkungan VII, Kelurahan Sidorame Timur, Anggota Polri dan ABRI terdaftar program Jamkesmas Tahun 2013. Di Lingkungan VIII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, kartu Jamkesmas diperjualbelikan Rp250 ribu per lembar. Di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, terjadi tumpang tindih yakni sudah mendapat kartu Medan Sehat namun mendapat Jamkesmas lagi. (BS-001)