Beritasumut.com-Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada sosial ekonomi bagi masyarakat khususnya kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan guna mendorong peningkatan dan pemberdayaan ekonomi perempuan akibat pandemi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat diperlukan.“Pandemi telah membatasi dunia fisik kita. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital bagi perempuan terutama perempuan prasejahtera sangat diperlukan oleh mereka sehingga mampu beradaptasi dan bertahan dalam situasi ini serta tetap terlindungi,†ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, dilansir dari Kemenpppa.go.id, Rabu (14/10/2020).Menteri PPPA menyebut, Indonesia dan Iran memiliki kerja sama dan komitmen yang kuat untuk saling mendukung pembangunan dan kemajuan di kedua negara, termasuk dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam situasi pandemi Covid-19. "Tindaklanjut atas komitmen tersebut, Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan workshop bersama Pemerintah Republik Islam Iran melalui Kantor Wakil Presiden Perempuan dan Urusan Keluarga dan Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Workshop ini digelar daring, mulai tanggal 13-14 Oktober 2020," jelasnya.Melalui berbagi informasi dan penyebaran praktik terbaik yang melandasi pertemuan ini, sambung Menteri, pemerintah bertujuan memperkuat kapasitas kedua negara guna meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan TIK untuk mengoptimalkan potensi mereka. "Selain itu, kami berupaya untuk berbagi pembelajaran dalam memberikan mekanisme perlindungan anak dari kejahatan dunia maya,†jelas Menteri Bintang.Dalam pemberdayaan ekonomi, lanjutnya, penggunaan TIK sangat penting untuk memperluas pasar dengan lebih baik. "Saya sangat yakin bahwa potensi perempuan tidak bisa dianggap remeh. 99,99 % dari bisnis di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan lebih dari 50% dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Oleh karena itu, memastikan akses dan peluang yang setara bagi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya sangatlah penting,†tegas Menteri Bintang.Menteri Bintang menambahkan, Kemen PPPA telah mencatat sejumlah strategi utama bagi pengusaha perempuan untuk memperluas pasar mereka dengan lebih baik. Pertama dengan berinvestasi pada bidang TIK, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Sosial telah berkolaborasi dengan sejumlah sektor swasta untuk memfasilitasi literasi TIK dan pelatihan digital pengusaha perempuan. Kedua, membangun jaringan dan inovasi, dan ketiga mendapatkan akses terhadap literasi keuangan dan modal.Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi dan sinergi lintas sektoral untuk memastikan bahwa perlindungan anak diprioritaskan melalui kebijakan dan penyediaan pusat layanan anak baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, melalui pelibatan lintas sektor, Kemen PPPA juga secara aktif melibatkan anak melalui Forum Anak, serta keluarga, masyarakat dan asosiasi profesi untuk kegiatan peningkatan kesadaran dalam perlindungan anak melalui program PATBM (perlindungan anak berbasis komunitas) dan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga).Senada itu, Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga, YM Dr Masoumeh Ebtekar. Menurutnya, pemberdayaan perempuan dalam TIK sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan dan kemajuan bagi perempuan. “Revolusi digital telah memberikan peluang bagi peningkatan kualitas hidup termasuk perempuan. Namun, di tingkat global kita masih menghadapi banyak tantangan termasuk kesenjangan digital khususnya kesenjangan gender atas akses terhadap literasi internet dan keterampilan di dunia maya, serta kejahatan dunia maya yang perlu kita tangani,†tegas Masoumeh Ebtekar. (BS09)