Beritasumut.com-Adanya temuan Ombudsman Perwakilan Sumut tentang dugaan kecurangan dalam sistem penerimaan siswa baru dan 'siswa siluman' di beberapa sekolah di Medan beberapa waktu lalu, ditanggapi serius oleh Bakal calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ade Sandrawati Purba. Menurutnya, pemindahan kewenangan pengelolaan SMU sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi harus berdampak positif bagi dunia pendidikan. Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), kata Ade, dalam hal ini Dinas Pendidikan, harus bisa mememetakan masalah dan memperbaiki persoalan yang pernah ada, agar tidak berulang. "Jangan sampai hal itu hanya sekedar pergantian wewenang, tanpa meminimalisir masalah yang pada akhirnya merugikan banyak pihak, termasuk siswa didik. Ini bukan isu pertama. Tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi. Bahkan hal itu sudah menyeret beberapa nama yang terlibat dan bertanggungjawab atas apa yang pernah terjadi. Tapi sepertinya itu tidak ditindak lanjuti secara terbuka, sehingga kembali terulang," ujar Ade kepada wartawan, Senin (25/09/2017). Ade menilai, pemindahan kewenangan pengelolaan itu seharusnya menjadi solusi. Artinya, sambung Ade, kekurangan atau kelemahan pengelolaan yang dilakukan daerah tingkat II beberapa tahun lalu itu seharusnya bisa diperbaiki oleh provinsi. "Saya kira inilah salah satu fungsinya (pemindahaan kewenangan dan pengelolaan), agar pendidikan di Sumut ini berjalan lebih baik lagi," jelas Ade. Selama ini, sambungnya, kualitas pendidikan di Sumut cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Makanya, perubahan ke arah yang lebih baik harus menjadi keniscayaan agar persoalan serupa tidak terus terulang. "Kita jangan sampai jadi orang merugi. Dari hari ke hari, Sumut harus lebih baik lagi. Karena kewenangan itu pasti diikuti dengan regulasi atau payung hukum yang meng-cover kebijakan. Nah, regulasi sudah baik, seharusnya pengelolaan juga harus lebih baik," ujar Ibu empat anak ini. Dipaparkan Ade, kewenangan dan sistem pengelolaan jangan sampai merugikan siswa. Realitanya saat ini malah menambah persoalan yang ada. Pasalnya, siswa yang 'disisipkan' itu malah menjadi korban sistem yang curang, sehingga mereka dicap sebagai 'siswa siluman'. "Bagaimana kondisi psikologis mereka? Bagaimana keabsahan dan keberadaan mereka dalam database? Lalu siapa yang bertanggung jawab? Okelah, sebagian mereka sudah dipindahkan ke sekolah swasta, lalu bagaimana dengan yang lain dan bagaimana juga setelahnya? Ini harus dituntaskan dan harus diperbaiki," pungkas wanita yang berlatarbelakang Advokat ini.(BS03)