Beritasumut.com-Untuk pemerataan kualitas pendidikan maka diperlukan penyebaran dan pemerataan sekolah-sekolah negeri di Sumatera Utara. Termasuk juga pemerataan SMAN dan SMKN yang kini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sejak Januari 2017 lalu. Terkait hal ini Gubernur Sumatera Utara DR H T Erry Nuradi menargetkan setiap satu kecamatan di Sumut harus memiliki setidaknya satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. "Agar akses pendidikan dapat dijangkau seluruh masyarakat maka setiap 437 kecamatan paling tidak harus miliki 1 SMA dan 1 SMK, dan apabila kecamatannya padat jumlahnya bisa lebih dari itu. Saat ini jumlah SMA dan SMK negeri di Sumut hanya 700,” ujar Erry di hadapan para kader dan anggota DPR saat menghadiri Rapat Pimpinan Wilayah Partai Pesatuan Pembangunan di Theme Park, Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sabtu (26/08/2017). Hadir dalam kesempatan itu mewakili unsur DPP PPP DR M Khoyum, Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis, Sekretaris DPW PPP Jafaruddin Harahap, Ketua DPC PPP se-Sumut, anggota DPRD PPP se-Sumut . Menurut Gubsu, saat ini jumlah SMA dan SMK se-Sumut berkisar 700 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Hanya saja jumlah sekolah menengah milik pemerintah tersebut belum merata dan sebagian besar berada di ibu kota kabupaten/kota.“Di tangan Provinsi tentu Pendidikan menengah harus lebih baik, salah satu caranya kami melahirkan berbagai terobosan dengan memanfaatkan sistem Informasi dan Teknologi,” paparnya. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2017. Dari yang awalnya berjumlah berjumlah 99 sekolah pada tahun 2016 menjadi 1500 sekolah ditahun 2017. Dengan UNBK, lanjut Erry, tentunya akan sangat memberikan kemudahan baik dari sisi distribusi kertas ujian, kebocoran soal maupun dari segi efektifitas waktu pemeriksaan hasil ujian. “Ini hal yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Peningkatannya sangat signifikan. Kita berharap tahun depan targetnya 70-80 persen sekolah bisa melaksanakan UNBK tahun depan,” harap Erry. Selain itu, terobosan lain yang dilakukan adalah Pemprovsu menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem online pada penerimaan peserta didik baru (PPDB online). Sistem ini bertujuan menghilangkan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang kerap terjadi pada setiap penerimaan siswa baru. “Alhamdulillah kita punya komitmen bersama dengan DPRD dan pemangku kepentingan lainnya perbaiki Sumut, dan ikut dipantau oleh Tim Korsupgah KPK, maka sistem PPDB online kita laksanakan secara benar. Walaupun banyak kelemahan, seperti kelemahan teknis, dan kelemahan lain yang memang perlu ada perbaikan. Tapi kami tetap konsisten,” terang Erry. Selain itu, pihaknya menerapkan program terobosan pelayanan bidang pendidikan di Sumut yang seluruhnya sudah menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik meliputi berbagai sektor yakni berita pendidikan secara global hingga menjangkau ke seluruh kabupaten kota. Kemudian kolaborasi antar stakeholder (jalinan kerjasama) untuk bidang pendidikan yang dimulai dari Gubernur, Sekda, Kadis Pendidikan, Sekretaris Disdik, Dewan Pendidikan Provinsi, Pengawas dan Kepala Sekolah serta peserta didik dan orangtua.(BS03)