Beritasumut.com-H Idrus Djunaidi SH, tokoh muda pemerhati pendidikan memimpin kelompok masyarakat Kota Medan menyampaikan laporan pengaduan ke PDI Perjuangan, menjelaskan praktik pungutan liar (pungli) dilakukan pihak sekolah dengan dalih biaya pengadaan baju seragam, buku pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS), serta dana insidental komite sekolah. Kedatangan rombongan diterima oleh Sekretaris PDI Perjuangan Kota Medan Sastra SH MKn di Kantor Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Medan, Jalan Sekip Baru, Kamis (04/08/2016). Menurut Idrus, hal tersebut terjadi dihampir semua sekolah menengah negeri di Kota Medan, baik tingkat SMP maupun SMA.“Baju seragam berkisar Rp 600 ribu hingga Rp 800 ribu dan LKS yang hanya 10 lembar fotokopian dipatok Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu." "Yang paling memberatkan, dana insidental komite besarannya mencapai satu hingga lima juta rupiah. Ini hasil investigasi kita bersama sejumlah rekan aktivis yang mau berpartisipasi dalam mengurai persoalan ini. Sampai sekarang kita belum mendapatkan penjelasan yang masuk akal dari pihak sekolah tentang adanya kutipan dana insidental komite. Kita nggak tahu itu dana untuk apa dan apa urgensinya untuk pendidikan,” sambung Idrus, didampingi Abdul Salim, warga Medan Johor yang turut mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan. Idrus menegaskan dirinya bertanggungjawab penuh atas laporan yang disampaikan kepada Sastra. Ia berharap PDI Perjuangan dapat menghentikan persoalan ini, demi terciptanya dunia pendidikan di Kota Medan yang bebas dari praktik culas sarat kolusi oknum-oknum tertentu. Kepada Sastra, Idrus juga menyerahkan berkas berisikan hasil investigasinya ke sejumlah sekolah. Sebelumnya, Idrus dan beberapa masyarakat lainnya juga sudah membuat laporan serupa ke Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. (BS03)