Beritasumut.com-Meskipun ajaran baru sekolah di Medan sudah dimulai sejak 18 Juli lalu, namun hingga saat ini masih ada penerimaan siswa yang dilakukan SMAN 4 Medan. Ironisnya, penerimaan siswa ‘sisipan’ itu dilakukan dua hari setelah anggota komisi B DPRD Medan melakukan sidak ke sekolah tersebut. Dari pantauan wartawan di SMA N 4 Medan, Jalan Gelas Medan, Kamis (04/08/2016), tampak puluhan siswa sisipan disuruh berkumpul di ruang guru untuk pendataan. Setelah itu mereka kemudian memasuki ruangan sesuai arahan oknum guru dan panitia inisial RS dan TN. Menyikapi kondisi ini, anggota DPRD Medan dari Komisi B Bahrumsyah sangat menyayangkan adanya siswa sisipan. Bahkan penerimaannya dilakukan ketika proses belajar sudah berlangsung tiga pekan. Menurut Bahrumsyah, system Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kali ini dinilai sangat buruk. Fakta itu membuktikan dunia pendidikan di kota Medan benar benar sudah hancur lebur. “Yang terjadi hari ini membuktikan system pendidikan tidak normal lagi. Terjadi pembohongan publik dengan manipulasi data daya tampung siswa disetiap sekolah,” terang Bahrumsyah. Ditambahkan Bahrumsyah, dengan kondisi ini banyak siswa yang apatis untuk belajar. Siswa yang pintar, terdidik dan rajin ternyata kalah dan tidak boleh masuk ke sekolah yang diminatinya. Bahrumsyah yang juga Ketua DPD PAN Kota Medan ini meminta kepada Walikota Medan agar mengevaluasi total seluruh jabatan Kepsek yang terbuti memiliki karakter kapital. Begitu juga Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) supaya dihapuskan karena mengaku sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan tapi terbukti corong menarik upeti untuk kepentingan kelompok. “MKKS sering berperan menarik upeti demi kepentingan kelompok seperti dana BOS maupun lainnya. Jangan harap mutu pendidikan di kota Medan akan lebih jika tidak melakukan evaluasi total. Maka dengan evaluasi lah visi dan misi Walikota soal peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud,” pungkasnya.(BS03)