Beritasumut.com-Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui jika tidak semua daerah yang menggelar pemilihan menyediakan anggaran keamanan yang sesuai kebutuhan. Dari anggaran yang dibutuhkan, baru 65 persen yang telah disediakan. Tapi, Kementerian Keuangan siap membantu. "Anggaran keamanan tadi 65% sulit sekali. Tapi Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran kalau setiap saat dibutuhkan oleh kepolisian dan tim yang membackup kepolisian. Apalagi arahan Pak Kapolri tidak ada sistem BKO sudah tangggung jawab di masing-masing daerah oleh Kapolda," ujarnya dilansir dari laman kemendagri.go.id, Selasa (30/01/2018). Presiden Jokowi sendiri kata Tjahjo, dalam setiap arahannya tentang Pilkada, berharap partisipasi pemilih bisa meningkat. Netralitas aparatur juga harus dijaga. Terkait netralitas aparatur sipil negara, telah ada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kapolri dan Panglima TNI juga telah berkomitmen menjaga netralitas personilnya. "Penggunaan aset-aset Pemda itu enggak boleh. Saya sudah ketemu sama Panglima TNI dan semua Kepala Staf termasuk aset-aset milik TNI dan Polri, gedung-gedung pun juga jangan di sewakan untuk kegiatan-kegiatan untuk kampanye maupun sosialisasi dalam konteks Pilkada maupun Pilpres," kata dia. Tjahjo menambahkan dalam konteks netralitas aparatur, yang harus dicermati adalah mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena ini yang kerap terjadi. Apalagi, ketika musim Pilkada tiba, kepala daerah atau kontestan yang maju, sering memanfaatkan lurah dan kepala desa untuk mengumpulkan dukungan. Ini tentu harus dicermati. "Harus di ingat Bupati itu takutnya sama kepala desa dan lurah. Walikota juga takutnya pada lurah itu karena yang bisa mengumpulkan suara, yang mencarikan suara supaya dia bisa jadi bupati itu. Saya kira ini yang harus dicermati. Kuncinya ada pada kepala desa dan lurah. Pasti mainnya ke sana bupati gubernur dan walikota. Pasti mainnya ke sana," pungaksnya.(BS02)