Beritasumut.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para petahana yang hendak maju lagi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk bisa bersaing dengan fair. Jangan manfaatkan kewenangan untuk pemenangan Pilkada. Apalagi sampai menyeret birokrasi untuk kepentingan politik. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi salah satu kunci suksesnya pesta demokrasi di daerah."Suksesnya Pilkada adalah salah satunya netralitas ASN," ujar Tjahjo dilansir dari laman kemendagri.go.id, Sabtu (06/01/2018). Menurut Tjahjo, modus ASN yang tak netral, biasanya menyangkut anggaran. Misalnya, anggaran direkayasa demi kepentingan petahana di Pilkada. Item anggaran yang acapkali di akali adalah anggaran hibah dan bansos. Karena itu sangat penting memastikan netralitas birokrasi. "Biasanya merekayasa anggaran daerah untuk kepentingan petahana atau siapapun yang maju dalam Pilkada," kata dia. Tjahjo sendiri berharap meski Pikada serentak berdekatan waktunya dengan pemilihan presiden, dan pemilu legislatif, bisa berjalan sukses. Diharapkan, dalam pesta demokrasi daerah tahun ini, tak ada lagi kampanye hitam dengan memanfaatkan isu SARA, politik uang, ujaran kebencian, hoax dan fitnah."Tidak ada politik uang dan juga harus terjamin adu program, adu konsep, tidak ada kampanye yang berujar kebencian," ujarnya. Mengenai anggaran Pilkada, dalam waktu dekat ini, Kemendagri akan mengumpulkan 171 kepala daerah yang akan menggelar Pilkada. Juga akan dikumpulkan KPU seluruh Indonesia, jajaran Polri dan TNI. Dalam pertemuan nanti, akan dievaluasi sejauh mana persiapa Pilkada yang sudah dilakukan. Presiden direncanakan akan hadir memberi pengarahan. "Pada bulan Februari akan kita kumpulkan mulai KPU, kepolisian, kejaksaan, TNI, kepala daerah yang 171 daerah itu untuk dapat pengarahan dari Bapak Presiden," terangnya. Masih terkait dengan netralitas anggaran, lanjut Tjahjo, berkaca pada Pilkada sebelumnya, cukup banyak kasus ASN tidak netral yang ditangani Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Bahkan ada Sekda yang tidak netral. Aparatur memang punya hak pilih. Tapi aturan menegaskan, ASN harus netral. Tjahjo mempersilakan ASN memilih sesuai hati nurani. Asal, jangan gunakan kewenangan, tugas dan fungsi apalagi fasilitas negara untuk kepentingan politik. "Tahun kemarin cukup banyak yang kena sanksi dari PAN, ada dari tingkat Sekda kabupaten. Kami harapkan netralitas ASN bisa ditegakkan. Soal pilihan silahkan, tapi jangan secara terbuka menggunakan aset daerah apalagi anggaran daerah untuk kepentingan politik di Pilkada," pungkasnya. (BS02)