Beritasumut.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal 27 Juni 2018 menjadi hari H pencoblosan alias pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Di Sumatera Utara (Sumut), selain Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), setidaknya ada 8 kabupaten/kota yang turut menggelar Pilkada. Kedelapan kabupaten/kota tersebut antara lain, Deli Serdang, Langkat, Batubara, Padanglawas, Padanglawas Utara (Paluta), Tapanuli Utara (Taput), Dairi dan Kota Padangsidimpuan. Khusus untuk Pilkada Dairi, masyarakat di kabupaten yang beribukota di Sidikalang itu diminta untuk benar-benar selektif dalam menentukan pilihan. Imbauan itu disampaikan aktivis Sumut yang merupakan putra daerah Dairi, Rinto Maha. "Dalam penghujung tahun 2017 ini, kita mengimbau masyarakat Dairi untuk merenungkan kinerja pemerintahan daerah selama ini. Setidaknya sudah 9 tahun ini perkembangan atau pencapaian apa saja yang telah diraih. Ada beberapa hal yang patut untuk ditelaah secara objektif," kata Rinto yang juga merupakan Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Sumut ini kepada wartawan via seluler, Kamis (28/12) sore. Dia menekankan, ada 4 hal yang harus dijadikan rujukan bagi masyarakat Dairi untuk menentukan pilihan. Pertama, soal pembangunan selama 9 tahun yang stagnan, tidak adanya target jelas kepala daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. "Semua hanya sebatas seremoni belaka," tuturnya. Ketiga, katanya, kerusakan infrastruktur terjadi di mana-mana dan terakhir pelayanan kesehatan sangat memprihatinkan. Rumah sakit daerah sering mengalami kekurangan obat dan tidak maksimalnya pelayanan medis yang seharusnya didapatkan masyarakat."Untuk itu, saya mengimbau kepada masyarakat Dairi untuk berpikir ke depan melihat perjalanan yang sudah dilewati 9 tahun ini, untuk tidak mengulangi kembali kesalahan dalam pengambilan hak politik," imbaunya. Dia menambahkan, sesuai imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat dianjurkan untuk tidak memilih calon kepala daerah yang terindikasi politik dinasti. Kemudian memperhatikan rekam jejak bakal calon yang akan maju, melihat visi-misi bakal calon dengan kondisi yang riil, tidak berpotensi hanya pepesan kosong ketika calon terpilih. Selanjutnya, untuk tidak memilih calon yang memainkan politik pecah belah atau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Untuk tidak menerima politik uang."Mari kita dukung kandidat yang berpotensi kuat untuk mendukung program presiden Jokowi yaitu perubahan yang kuat atas tata kelola Good Governance dan memaksimalkan potensi daerah yang ada dan tidak menggrogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," pungkasnya. (BS03)