beritasumut.com - Dalam memastikan komitmen bersama mempercepat penurunan angka stunting di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN Pasti), Rabu (09/03/2022) di Medan.Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa pertimbangan pihaknya melakukan sosialisasi RAN Pasti di Sumut, di antaranya karena jumlah warga di Provinsi ini yang cukup besar, selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur."Kalau kita menyasar pada provinsi yang penduduknya besar, maka Insya Allah menjadi menjadi patron secara nasional. Jika Sumut ini turun dalam hal penurunan angka stunting, maka secara nasional akan turun," katanya.Untuk itu dia berharap, dalam sosialisasi tersebut disampaikan beberapa hal penting yang harus dilakukan, seperti strategi dan skenario pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penurunan kasus."Hari ini kami menyampaikan data, strategi dan anggaran serta tenaga pendamping. Itu perlu kita sampaikan kepada daerah dalam upaya menuju 14 persen penurunan angka stunting secara nasional termasuk juga di Sumatera Utara," katanya.Ia menyebutkan, komitmen semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka stuntingperlu mendapat dukungan maksimal dari semua pemerintah daerah. Peran tim pendamping keluarga di daerah-daerah juga penting karena menjadi garda terdepan dalam program tersebut."Artinya sosialisasi ini penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN Pastidengan pendekatan keluarga berisiko. Ini menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya," tandasnya.Dalam kesempatan ini dipaparkan, bahwa kondisi prevalensi stunting di Sumut berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sangat memprihatinkan. Di mana 13 dari 33 kabupaten/kota yang berada di Sumut berstatus merah dengan prevalensi stunting di atas angka 30 persen.Kabupaten Mandailing Natal dengan prevalensi stunting 47,1 persen memuncaki peringkat kedua dari 246 kabupaten/kota pada 12 provinsi prioritas berdasar data SSGI 2021, kemudian Padang Lawas yang berprevalensi 42 persen, masuk dalam 10 besar daerah berstatus merah.Status merah selain disandang Mandailing Natal dan Padang Lawas, juga mencakup Pakpak Bharat, Nias Selatan, Nias Utara, Dairi, Padang Lawas Utara, Nias, Kota Padangsidempuan, Langkat, Batubara, Labuhanbatu Utara serta Tapanuli Selatan. Sementara yang berstatus kuning atau yang memiliki prevalensi stunting di kisaran 20 hingga 30 persen meliputi 14 daerah, yakni Samosir, Simalungun, Nias Barat, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Kota Gunung Sitoli, Kota Tanjungbalai, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Karo, Toba, serta Binjai.Kemudian yang berstatus hijau yang memiliki prevalensi stunting di kisaran 10 hingga 20 persen mencakup enam daerah. Keenamnya terdiri dari Serdangbedagai, Kota Medan, Asahan, Kota Tebingtinggi, Kota Pematangsiantar dan Deliserdang.[br] Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah saat membuka sosialisasi RAN Pasti ini mengakui, ada beberapa Kabupaten/Kota di Sumut terdapat kasus stunting yang tinggi seperti Padang Lawas, Mandailing Natal dan Pakpak Bharat. Karenanya dia menegaskan, pihaknya bersama dengan BKKBN akan duduk bersama dengan Kabupaten/Kota untuk melihat data yang sudah ada lengkap baik by name maupun by adres."Kita juga akan melihat apa indikatornya data stunting di daerah itu, karena tidak semua mengalami tidak normal secara fisik. Apakah itu karena kelahiran, gizi buruk dari ibu dan anak ataukah dari sanitasi karena airnya tidak bersih. Nanti kita bagi tugasnya tiap daerah, secara nasional anggarannya juga sudah disiapkan ke kabupaten kota. Sehingga kita mau kerjaan ini kita kerjakan secara bersama-sama," jelasnya.Untuk menurunkan angka kasus ini, ijeck menargetkan, kasus stunting di Sumut ke depan bisa turun empat persen setiap tahunnya, sehingga pada Juni 2024tercapai target nasional 14 persen. "Ini bisa lebih, makanya harus ada kerjasama antar Kabupaten/Kota terutama yang tinggi kasusnya," harapnya.(BS04)