Beritasumut.com-Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin berkomitmen, di tahun 2018 ini kota Medan akan mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang untuk kelanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Selasa (16/01/2018) malam. "Kita optimis target kita UHC tercapai di Kota Medan sebesar 95%. Karena pada bulan Februari ini jumlah pesertanya sudah 90%," katanya. Eldin mengatakan, MoU ini merupakan salah satu bentuk peran Pemko Medan dalam mewujudkan UHC. Targetnya seluruh penduduk Medan dapat memiliki jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. "Dengan MoU ini, saya harap masyarakat Kota Medan mendapatkan kemudahan layanan kesehatan. Kedepannya masyarakat yang tidak mampu bisa tercover BPJS Kesehatan sehingga kualitas hidupnya semakin baik," harapnya. Eldin melanjutkan, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 08 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan program JKN, Bupati dan Walikota diharapkan membantu menyukseskan keberlangsungan program JKN-KIS. Karena ini merupakan program strategis nasional dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS serta memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program tersebut. "Kepada seluruh stakeholder dan masyarakat mari bersama-sama mendukung program JKN-KIS dengan cara melakukan sosialisasi, edukasi dan memudahkan pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya. Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Sumut dan Aceh Budi Mohamad Arief didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Ari Dwi Ariani menyampaikan, dalam waktu dekat, pihaknya optimis 95% jumlah peserta JKN-KIS akan mencapai UHC di Kota Medan. Saat ini, kepesertaan JKN-KIS di Kota Medan telah mencapai 2.237.783 jiwa dari jumlah penduduk 2.480.200 jiwa. Ini berarti 90.23% penduduk sudah tergabung menjadi peserta dan diperkirakan terus bertambah hingga tercapainya UHC. Untuk merealisasikan hal tersebut, lanjut Budi, salah satu upaya yang dilakukan Pemko Medan adalah menambah anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Medan untuk tambahan 75.000 jiwa sehingga jumlah Jamkesda Medan menjadi 328.724 jiwa. Jumlah ini cukup besar dibandingkan kota-kota lain. "Jumlahnya mencapai Rp 100 miliar untuk 328.724 jiwa itu. Belum ada Pemda yang mempunyai kemampuan finansial seperti Medan. Saya harap iuran ini terus berkelanjutan untuk keberlangsungan program JKN-KIS," sebutnya. Budi menyebutkan, dari total 13,9 juta penduduk Sumut, saat ini yang telah menjadi peserta JKN-KIS mencapai 9 juta jiwa. Sedangkan untuk Kota Medan, dari jumlah 2,5 juta penduduk Medan, sudah hampir 2,3 juta tergabung dalam program JKN-KIS. Secara nasional, hingga Januari 2018 jumlah peserta JKN-KIS mencapai 187 juta jiwa. Selain itu, tambah Budi, untuk segmen pekerja penerima upah atau sektor swasta sudah diterbitkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial. Hal ini untuk mendorong badan usaha mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS. "Ini adalah dukungan dari Pemko Medan untuk mendorong perluasan kepesertaan program JKN-KIS,” pungkasnya. (Rel)