Beritasumut.com-Rumah Sakit Umum (RSU) Dr Pirngadi Medan dinilai perlu melakukan perekrutan seluruh tenaga kesehatan baru untuk memperbaiki pelayanannya. Hal ini dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Medan T Bahrumsyah menyikapi inspeksi mendadak (Sidak) Walikota Medan Dzulmi Eldin, ke RS Pirngadi, Selasa (02/01/2018). Pasalnya dalam sidak tersebut, Walikota Medan disambut isak tangis keluarga pasien yang mengeluhkan buruknya pelayanan di Rumah Sakit plat merah tersebut. Kondisi ini menurut Bahrumsyah terjadi karena persoalan sumber daya manusianya (SDM). Kalau SDM di RS itu masih tetap dipertahankan Bahrumsyah meyakini pelayanan kepada pasien tidak akan pernah baik. Karena pola pikir dan pola tindak karyawan dan tenaga medis (perawat dan dokter) di Pirngadi bukan melayani tapi memposisikan diri sebagai pegawai negeri (ASN). “Kemarin Wali Kota mungkin tidak keliling ke seluruh kamar. Saya yakin kalau wali kota masuk ke 400 kamar, maka dia akan mendengar keluhan yang sama,” terang Bahrum kepada wartawan, Rabu (03/01/2018). Bahrum menuturkan, DPRD Medan sudah sejak lama menyarankan kepada Pemko agar melakukan rekrutmen baru secara menyeluruh. Kalau tidak, persoalan pelayanan tidak akan pernah baik di RS Pirngadi. Pergantian Dirut juga bukan solusi, karena persoalan mendasarnya bukan di situ. “Persoalan dasar di RS Pirngadi terletak pada mindsite SDM nya. Itu yang harus diubah. Caranya dengan mengganti seluruhnya dengan yang baru,” sebutnya. Pemko, menurut Bahrum, harus berani mengambil kebijakan itu, bila ingin RS Pirngadi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) benar-benar terwujud. “Tidak seperti sekarang, kita sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Pirngadi, tapi SDM nya tidak mendukung,” tambahnya. Selain itu, kata Bahrum, Badan Pengawas RS Pirngadi juga dinilai tidak kompeten. Berbeda misalnya dengan BLUD yang ada di Jawa Timur. Di sana Badan Pengawasnya diisi oleh orang-orang profesional yang sangat mengerti tentang seluk beluk rumah sakit. “Kalau Badan Pengawas RS Pirngadi kan Sekda, ditambah beberapa orang lainnya. Manalah Sekda punya waktu untuk melakukan tugas pengawasannya. Akibatnya yang dilakukannya hanya menerima laporan saja,” pungkasnya. (BS03)