Beritasumut.com-Sesuai laporan pemantauan pelayanan publik pada sektor kesehatan di Kota Medan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (Elsaka), tercatat grafik layanan bagi pasien disabilitas menempati posisi paling rendah di antara kualitas layanan kesehatan lainnya yang tersedia. Menurut Program Manajerial Elsaka Yhonatan, dalam Diskusi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan di Medan, Fasilitas Kesehatan (Faskes) baik ditingkat primer maupun lanjutan di Kota Medan dinilai masih belum ramah terhadap penderita disabilitas."Grafiknya hanya 5,04. Sementara BPJS Kesehatan centre 7,35, penanganan akhir pasien rawat inap 7,32, kualitas layanan pasien rawat inap 7,18, layanan administrasi rawat inap 7,27, layanan administrasi rawat jalan 7,21 dan informasi tentang faskes 7,27," ujar Yhonatan, Jumat (22/12/2017). Yhonatan menyebutkan, secara umum kualitas layanan kesehatan di Medan oleh informasi dari masyarakat saat ini sudah cukup baik. Begitupun dari pemantauan yang dijalani Elsaka sejak 2010, yakni di saat era JPKMS hingga terintegrasi ke BPJS, menurut dia sudah banyak terjadi perubahan di tingkat pelayanan maupun penganggaran kesehatan. Hanya saja lanjut dia, untuk disabilitas memang masih sangat memprihatinkan. "Sangat rendah. Skornya untuk sarana prasarana hanya 4,5 dan pelayanan 5,5. Karena di Jakarta sendiri pemerintah pun memang tidak peka terhadap penderita disabilitas, bukan hanya disektor kesehatan saja. Tapi masalahnya di Faskes itu merupakan tempatnya orang sakit, sehingga harusnya fasilitasnya perlu disediakan," terangnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsaka Bekmi Darusman Silalahi menambahkan, pemantauan ini dilakukan untuk mendorong pemerintah agar dapat memperhatikan kualitas kesehatan masyarakat. Meskipun harus didorong secara perlahan, sehingga tercipta prinsip pelayanan berkeadilan baik bagi pasien pengguna BPJS maupun umum."Untuk itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus lebih berani memperhatikan warganya. Tentunya yang menjadi prioritas adalah puskesmas," tegasnya. Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Maruli Tua Tarigan yang juga menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik itu mengku, ketika dirinya masih menjadi Ketua Komisi B diketahui banyak warga mampu yang justru mendapat Faskes gratis (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah. Padahal, sebut dia masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan BPJS gratis itu ada sebanyak 800.000 orang, sedangkan data milik Dinkes yang mendapatkannya hanya 80.000 orang."Jadi berarti ada masyarakat yang tidak perlu malah mendapatkan BPJS gratis. Saya sangat miris melihat ini. Padahal kesehatan sangat urgen dibutuhkan masyarakat," pungkasnya.(BS07)