Beritasumut.com-Tokoh Masyarakat Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) dr Ramlan Sitompul SpTHT-KL mengungkapkan tidak sinkronnya antara produksi sarjana kedokteran dengan serapan kebutuhan, membuat jumlah kuota dokter di Indonesia menjadi berlebih. Akibatnya, ribuan dokter pun terancam nganggur. Oleh karena itu, Ramlan pun berharap pemerintah tidak perlu lagi menambah jumlah Fakultas Kedokteran. "Harusnya, kalau berdasarkan kebutuhan dokter dari data-data yang kita peroleh, sesungguhnya untuk dokter umum itu sudah melebihi. Bahkan lebihnya itu mencapai sekitar 8.000-an," ungkapnya kepada wartawan, Senin (16/10/2017). Padahal menurut Ramlan, persoalan yang dihadapi dunia kedokteran saat ini adalah kebutuhan untuk menambah mutu dokter, bukannya menambah jumlah Fakultas Kedokteran yang ada. Oleh karena itu ia menjelaskan, pencabutan moratorium Fakultas Kedokteran, seharusnya masih membutuhkan waktu yang lama."Produksi dokter ada sekitar 10.000, dengan kelebihannya 8.000 pertahun. Belum lagi ada tambahan tahun ini sebanyak 8.000. Jadi bakal ada 16.000 stok dokter," jelasnya. Selain itu, Ramlan juga berpendapat, agar Fakultas Kedokteran yang sudah ada, juga jangan terlalu banyak menerima mahasiswa kedokteran. Apalagi di Indonesia jumlah Fakultas Kedokteran ada 83 dari yang sudah memproduksi dokter sebanyak 75."Jangan karena menguntungkan, pendidikan kedokteran itu dijadikan sebagai lahan bisnis. Seharusnya didik saja sesuai dengan cita-cita generasi muda ini," sebutnya. Begitupun, Ramlan berpendapat, agar distribusi dokter juga dapat terlaksana secara merata. Sebab, untuk Indonesia wilayah Timur hingga saat ini masih sangat kekurangan tenaga kedokteran."Jadi teman-teman dokter kita harap jangan sungkan pergi ke Timur. Berkarirlah di sana untuk membantu masyarakat," harapnya. Ramlan menambahkan, pemerintah juga harusnya hadir dalam menunjang peningkatan kualitas dokter. Misalnya pelatihan-pelatihan kepada para pendidik, melakukan pendampingan kepada mahasiswa kedokteran yang sulit lulus, kemudian modul arah pendidikan kedikteran yang disepakati secara nasional."Lebih bagus disitu pemerintah bermain. Jadi harapannya, jangan la institusi pendidikan itu disusupi politik praktis," pungkasnya.(BS07)