Masuk 10 Besar Terbanyak di Indonesia, Penanggulangan HIV/ADIS di Sumut Mengkhawatirkan

- Kamis, 10 Agustus 2017 22:45 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/berita/dir082017/3788_Masuk-10-Besar-Terbanyak-di-Indonesia--Penanggulangan-HIV-ADIS-di-Sumut-Mengkhawatirkan.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Beritasumut.com-Sumatera Utara (Sumut) masuk dalam 10 besar provinsi dengan jumlah kasus HIV/AIDS terbanyak di Indonesia.Namun, penanggulangan penyakit HIV/AIDS di Sumut terlihat kian mengkhawatirkan. Pasalnya hingga kini tidak ada anggaran yang jelas dari Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).

 

Salah satunya anggaran untuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut.Bahkan untuk tahun ini, KPA Sumut tidak ada menerima aliran APBD.“Belum ada APBD untuk tahun ini,” kata Kepala Sekretariat KPA Sumut, Ramadhan, Kamis (10/08/2017).

 

Ramadhan menjelaskan, KPA Sumut sejatinya telah mengajukan anggaran senilai Rp 2 miliar untuk ditampung dalam APBD 2017. Namun dana itu tidak direalisasikan.Dijelaskan Ramadhan, karena tidak ada anggaran tersebut, KPA Sumut hanya dapat melaksanakan program-program yang disupport Global Fund. Seperti sosialisasi dan pendistribusian jarum suntik atau alat suntik steril, penyediaan kondom dan lainnya, untuk penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten/kota.

 

Namun hanya empat kabupaten/kota yang dapat dijangkau Global Fund tersebut, yakni Medan, Deli Serdang, Simalungun dan Labuhanbatu. Sementara untuk kabupaten/kota lain belum terjangkau.

 

Ramadhan mengakui, tidak ada anggaran yang pasti dari APBD sehingga mereka tidak dapat menjalankan program yang sudah dirancang. Misalnya pada tahun 2016 lalu, KPA hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 200 juta lebih. Tetapi anggaran yang ditampung dalam PAPBD itu dicairkan pada akhir bulan Desember sehingga banyak program tidak dapat dilaksanakan.

 

“Akhirnya Rp 100 juta lebih kita kembalikan, karena tidak bisa lagi digunakan, sudah akhir tahun. Hanya kegiatan yang tidak strategis saja yang bisa kita jalankan kemarin dengan sisa waktu yang ada,” jelasnya.

 

Menurut Ramadhan, anggaran yang cukup banyak mereka peroleh pada tahun 2015, yakni senilai Rp 1 miliar. Oleh karena itu, Ramadhan berharap anggaran KPA ditampung dan disetujui dalam PAPBD 2017, sehingga program-program penanggulangan HIV/AIDS dapat terlaksana."Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Sumut terus bertambah setiap tahunnya. Hingga 2017 ini, ada sekitar 8.000-an," pungkasnya. (BS03)


Tag:

Berita Terkait

Kesehatan

Ada 9.878 Kasus HIV AIDS di Medan, 5.813 Orang Jalani Pengobatan dengan ARV

Kesehatan

Pemprov dan DPRD Sumut Setujui APBD Tahun 2025 Sebesar Rp13 Triliun Lebih

Kesehatan

Pj Gubernur Tekankan Agar APBD Sumut 2025 Realistis

Kesehatan

Pj Gubernur Sumut Sampaikan Ranperda LPJ APBD 2023 ke DPRD Sumut

Kesehatan

Jumlah Pasien Pengidap HIV di Rumah Sakit Pirngadi Medan Meningkat

Kesehatan

Pembekalan HIV/AIDS untuk KRI Diponogoro-365