Beritasumut.com-Sepanjang tahun 2017 ini, sebanyak 14 orang di Sumatera Utara hidup dalam pasungan.Dengan tambahan 14 orang tersebut, maka jumlah total sejak tahun 2016 sesuai dengan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menjadi 224 orang.“Untuk tahun 2016 ada 27 orang yang sudah dilepaskan dari pasung," ujar Kasi Penyakit Tidak Menular (PTM) Dinas Kesehatan Sumut, Hery Valona B Ambarita SKp Mkes, Selasa (09/05/2017). Namun, Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 disebutkan estimasi orang yang dipasung di Sumut sebanyak 1715. Sedangkan kabupaten/kota yang paling banyak dipasung saat ini, sebut Hery, yaitu Asahan 23 orang, Padang Sidimpuan 17 orang, Tapteng 19 orang dan Simalungun 29 orang. “Jadi, tujuannya dipasung untuk melindungi, dari pada membuat susah atau merugikan orang lain dan lingkungannya. Selain itu juga untuk melindungi orang yang dipasung seperti perempuan dari perkosaan. Juga ada yang malu kalau ketahuan orang lain. Umumnya mereka yang dipasung menggunakan balok kayu dan rantai,” terangnya. Hery menjelaskan, daerah sedang menangani dan membutuhkan waktu agar keluarga tidak melakukan pemasungan. Apalagi penyebab dipasung dikarenakan orang tersebut mengalami dimensia (pikun) pada orang tua kalau sudah keluar rumah tidak tau jalan untuk pulang atau suka mengamuk. Hery juga mengungkapkan berbagai kendala dalam menangani orang yang dipasung seperti kurangnya dokter spesialis kejiwaan yang hanya 47 orang dan mayoritas berada di Medan. Dari 34 RSUD yang memberikan pelayanan jiwa, 12 dokternya dari Medan yang datang hanya semingu sekali. Lebih jauh Hery menyebutkan masih sedikitnya anggaran kabupaten/kota, dan bahkan masih ada yang belum mempunyai anggaran untuk kesehatan jiwa. “Kurangnya atau masih banyaknya masyarakat yang menganggap gangguan jiwa dibawa ke dukun bukan ke pelayanan kesehatan,” ujarnya. Kendala lainnya, lanjut Hery, masih adanya stigma masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Mayoritas ODGJ tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga tidak bisa memakai BPJS dan tidak tercantum di Kartu Keluarga. Karenanya, Hery mengharapkan adanya kerjasama lintas sektor dengan daerah, Disdukcapil, Bappeda, DPRD dan pihak terkait lainnya serta adanya anggaran dari pemerintah.“ODGJ dipasung bukan hanya masalah kesehatan tetapi perlu kerjasama lintas sektor untuk menanganinya. Dinkes menyediakan obat, melakukan Bimtek dan Monev, meningkatkan kapasitas petugas dengan pelatihan bagi petugas Puskesmas,” jelasnya. Sementara itu, Dr dr Elmeida Effendy Mked KJ SpKJ (K) mengatakan, gangguan jiwa dapat disembuhkan. Jenis gangguan jiwa sangat beragam mulai dari yang ringan hingga berat.“Untuk yang taraf ringan bisa sembuh sempurna. Sedangkan yang berat tergantung penatalaksanaannya,” jelasnya. Menurutnya, untuk yang taraf berat jika penatalaksanaannya dilakukan segera juga bisa disembuhkan sempurna. Namun ada juga yang sembuh atau terkendali dengan penggunaan obat dan terapi non-medikamentosa, yakni terapi perilaku kognitif, psikoterapi, latihan relaksasi dan terapi kelompok.“Yang penting adalah dengan selalu mengevaluasi ulang kondisi kejiwaan seseorang pasien secara berkala. Misalnya, enam bulan sekali dengan check up untuk kondisi fisik,” pungkasnya. (BS03)