Beritasumut.com-Sejak Januari 2017 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat jumlah Peserta Baru (PB) Keluarga Berencana (KB) mencapai sebanyak 31.642 orang.Angka ini, persentasenya sudah mencapai 11,20 persen dari total Perkiraan Permintaan Masyarakat (PMM) dalam setahun sebesar 282.478. "Target yang akan dicapai pada 2017 itu di antaranya Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan total 74.686 akseptor baru, sedangkan Non MKJP sebanyak 207.792 akseptor. Non MKJP di antaranya kondom 20.564 akseptor, suntik 103.619 akseptor dan pil 83.609 akseptor," ujar Kepala BKKBN Sumut Temazaro Zega didampingi Kepala Latihan dan Pengembangan T Lafalinda, Kepala Advokasi Penerangan dan Informasi Ali Sujoko dan Kabag Humas Janter Sitorus di kantor BKKBN, Kamis (02/03/2017). Temazaro menjelaskan, untuk MKJP, di antaranya IUD sebanyak 13.578 akseptor, implant 51.173 akseptor, Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 9.268 akseptor dan Metode Operasi Pria (MOP) 667 akseptor.Pihaknya, lanjut Tamazaro, terus meningkatkan sosialisasi agar pengguna alat kontrasepsi bisa meningkat khususnya pada kontrasepsi jangka panjang demi dapat menekan laju kelahiran. "Masih banyak kendala yang kita hadapi, khususnya keinginan pasangan suami istri memiliki anak lebih dari dua. Sejauh ini di Sumut sendiri angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,9 pesen. Target kita 2,1 sejak tahun 2005 lalu, tapi sangat berat," jelasnya. Di samping keinginan memiliki anak lebih dari dua, kata Temazaro, program KB juga belum jadi prioritas bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga advokasi yang sudah diberikan BKKBN tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya dorongan atau kelanjutannya dari Pemda."Saya berharap masyarakat dapat memahami tujuan KB sebagai penekan membludaknya jumlah penduduk ini," sebutnya. Selain itu, Temazaro juga mengatakan, bila dilihat, jumlah cadangan energi yang tersedia saat ini cukup terbatas. Ditambah lagi, lingkungan yang rusak karena jumlah masyarakatnya yang semakin banyak. "Sebanyak 66 persen Indonesia ini adalah lautan dan 34 persen daratan. Sementara daratan ini tidak bisa dikelola seluruhnya, karena 67 persennya adalah hutan yang dilindungi. Jadi kalau dihitung-hitung, hanya 1/9 dari luas NKRI ini saja yang bisa ditempati dan diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia," pungkasnya.(BS03)