Beritasumut.com-Pada tahun 2017 ini, diharapkan tidak lagi terjadi ketimpangan tenaga medis yang terjadi antara kota dan daerah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan dokter spesialis untuk bertugas di daerah. Selama ini, kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) Agustama kepada wartawan di kantornya, Selasa (07/02/2017),hambatan yang dihadapi dalam distribusi dokter ke daerah dikarenakan masih banyaknya dokter yang enggan bertugas kesana. Sebagian dari mereka lebih banyak bekerja di ibukota kabupaten atau provinsi, misalnya Medan, Binjai, Tebingtinggi, Siantar. Dengan adanya perubahan itu, kata Agustama, dokter tidak bisa lagi bersikap seperti itu. Semua tenaga kesehatan nantinya diwajibkan mengikuti aturan tersebut setelah menamatkan studinya."Minimal lima pelayanan medik dasar dapat terpenuhi," sebutnya. Adapun lima pelayanan medik dasar itu berupa, dokter penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, obstetri dan ginekologi. Kemudian jika mendukung, berlanjut pada pelayanan spesialis penunjang medik yang terdiri dari pelayanan anestesiologi, radiologi, rehabilitasi medik, patologi klinik dan patologi anatomi. "Jangan kita berpikir terlalu jauh. Lima dasar terpenuhi saja sudah cukup. Untuk target, kita sesuaikan dengan Permenkes langsung dilaksanakan atau tidak. Tetapi kita berharap segera dijalankan agar pendistribusian dokter spesialis ke daerah bisa tercapai," sebutnya. Berdasarkan data dan rasio di Dinkes Sumut, Provinsi ini sebenarnya tidak kekurangan tenaga kesehatan. Ia mengaku pihaknya telah bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran USU. Tetapi, distribusinya yang memang kurang dan tidak memadai."Saya pribadi sangat mendukung sekali. Karena selama ini dokter spesialis yang menjadi masalah. Harapannya agar tidak ada keluhan lagi. Misalnya RS di Porsea dan Gunung Tua tidak mengeluhkan lagi dokter spesialis," pungkasnya.(BS03)