Beritasumut.com-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Sumatera Utara menargetkan, hingga akhir tahun ini 40 Rumah Sakit (RS) dapat memperoleh akreditasi.Seperti diketahui, akreditas diperlukan dalam upaya peningkatan mutu layanan RS.Namun, untuk mendapatkan kelulusan tersebut, RS harus mengeluarkan biaya hingga ratusan juta rupiah. "Biaya yang dikeluarkan untuk penilaian akreditasi di RS Sari Mutiara mencapai sekitar Rp 100 juta, tapi itu tidak masalah," ujar Direktur RS Sari Mutiara dr Tuahman F Purba SpAn seraya menambahkan jika standar pelayanan yang ditentukan dapat mereka dapatkan, Jumat (18/11/2016). Biaya itu, jelasnya, ditanggung pihak rumah sakit yang digunakan untuk sosialisasi kepada pegawai, dokter dan membuat standar operasional pelayanan serta melengkapi fasilitas. Selain itu juga untuk biaya transport tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)."Kita yang mengundang atau meminta Tim KARS dari Jakarta untuk datang. Biayanya juga buat ruang komite medik, panitia dan lainnya," ujarnya. Jadi, lanjut Tuahman, tidak ada masalah dengan biaya yang dikeluarkan karena dengan adanya tim akreditasi maka membuat RS menjadi mandiri. Selain itu tim KARS juga menilai kinerja RS seperti pegawai dan dokter, juga melatih semuanya dengan aturan agar tidak ada masalah.Bahkan, katanya lagi, RS Sari Mutiara yang tahun lalu sudah mendapat akreditasi dasar, pada 5 Desember nanti kembali mengundang Tim Akreditasi untuk melihat apakah perubahan yang dilakukan pihak RS sudah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Sementara itu, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RS Imelda, Dr Imelda Liana Ritonga SKp MPd Mn mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan untuk penilaian akreditasi. Begitupun pihaknya akan meminta tim akreditasi supaya datang ke RS mereka."Mungkin biayanya puluhan juta yang ditanggung swadana rumah sakit," katanya. Sedangkan Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan dr Edwin Effendi mengatakan untuk biaya akreditasi mencapai sekitar Rp 400 juta termasuk bantuan dari Kemenkes yang sekitar setengahnya."Biaya itu, selain untuk biaya tim penilai juga pelaksanaan diklat, workshop, pembenahan sarana dan prasarana dan lainnya," jelasnya. Biaya tersebut, menurut Edwin adalah wajar apalagi tim dua kali datang yaitu tim surveyor dan tim penilai. Karena, pihaknya perlu persiapan pembenahan sarana, fasilitas, kebersihan dan lainnya untuk penilaian."Malah, kalau tidak diakreditasi atau dinilai, rugi karena tidak memenuhi standar kompetensinya. Kita sudah dianggap siap untuk memenuhi standar KARS.Dengan akreditasi yang kita raih, tentu terjadi peningkatan kunjungan pasien karena adanya peningkatan pelayanan yang lebih baik," pungkasnya.(BS03)