Beritasumut.com-Masih adanya permasalahan layanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dinilai perlu dilakukan evaluasi secara konkrit. Hal tersebut dikatakan Pengamat Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Mujahiddin SSos MSP."Sudah seharusnya dievaluasi kongkrit. Bukan hanya persoalan defisit saja, tapi juga dari segi pelayanannya," ungkapnya, Kamis (17/11/2016). Mujahiddin menjelaskan, evaluasi itu dilakukan berdasarkan teknis di lapangan atas kasus-kasus yang pernah terjadi.Dengan evaluasi tersebut diharapkan bisa dihasilkan regulasi baru yang bisa lebih mengedepankan kepentingan pasien."Tujuan awal BPJS ini kan untuk mengakomodir layanan kesehatan bagi masyarkat. Tapi sekarang, apakah kepentingannya itu untuk pasien atau malah bagi kepentingan administrasi," terangnya. Akademisi Fisip UMSU ini mengakui jika BPJS Kesehatan programnya masih baru dan masih banyak hal yang perlu dibenahi.Namun secara umum ia menilai, pelayanan yang tersaji masih di bawah kata memuaskan."Apalagi dalam BPJS ini masyarakat selain sudah diharuskan membayar, tapi dananya tidak bisa diklaim seperti asuransi swasta. Namun, pelayanan yang di dapat malah buruk. Itukan berarti kita rugi dua kali," jelasnya. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Medan, Sudarto menilai evaluasi merupakan suatu langkah positif yang memang harus dilakukan. Namun evaluasi tersebut kata dia harus dilakukan oleh semua stekholder. BPJS sendiri, jelas Sudarto hanya sebagai pelaksana, sehingga tidak dapat melakukan evaluasi seorang diri. Seluruh komponen termasuk di dalamnya pemerintah dan layanan kesehatan terlibat dalam program JKN."Evaluasi itu memang perlu dilakukan terus menerus, khususnya pada sistem yang improvement. Supaya pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih maksimal," pungkasnya.(BS03)