Beritasumut.com-Persoalan banjir sudah menjadi keluhan oleh rata-rata masyarakat Kota Medan. Terkhusus, memasuki musim penghujan. Bagi mereka yang hampir setiap hari kediamannya kebanjiran, banjir adalah problem yang membutuhkan penanganan serius seperti yang kerap terjadi di kawasan Padang Bulan, Sunggal, Sukaramai, Denai, Selayang, Medan Perjuangan, hingga Medan Tembung. Ratna, salah seorang warga Medan Tembung mengaku selalu merasa was-was, jika malam hari akan datang. Sebab, hujan lebat yang selalu turun di setiap malam itu selalu merendam rumahnnya. Alhasil, setiap hari pula juga Ratna harus menguras rumahnya. Akibatnya, waktu istirahat pun tidak bisa dinikmatinya. "Kalau sudah hujan, banjirlah rumah kami. Mau nggak mau kita harus mengurasnya ketika hujan sudah reda. Kalau tidak, bagaimana kita bisa tidur," ungkapnya, Senin (10/10/2016). Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) Dana Tarigan mengungkapkan, persoalan banjir ini dikarenakan road map pembangunan tata ruang Sumatera Utara (Sumut), khususnya Medan yang tidak jelas. Untuk itu, menurutnya perlu dibentuknya roadmap tata ruang pembangunan yang berbasis lingkungan hidup manusiawi bagi kota ini. "Jangan hanya sibuk membangun tapi tanpa melihat dampak lingkungan hidup. Padahal, tata ruang dari zaman Belanda sudah ada road mapnya, tapi sekarang tidak jelas," ungkapnya. Selain itu, Dana juga menjelaskan, persoalan banjir juga berhubungan dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun hal itu menurut dia masih butuh investigasi dari pemerintah. "Jika terbukti, maka pihak yang di hulu supaya bisa menjaga kelestarian aliran sungai. Supaya banjir tidak sampai terjadi," sebutnya. Untuk banjir ini, Dana juga mengatakan, pemerintah Provinsi juga harus ikut terlibat, bukannya hanya pemko Medan saja. Selain, DPRD juga, ujar dia, jangan sekedar mengesahkan APBD tanpa melihat progres penanganan banjir lalu malah mempolitisasi kasusnya. "Publik juga berhak tahu apa sebenarnya masalah persooalan banjir ini. Pemerintah jangan menutup diri," tegasnya. Dana menambahkan, pemerintah juga jangan hanya menyalahkan warga yang bermukim dipinggiran sungai sebagai penyebab banjir. Karena gedung-gedung juga banyak di didirikan di kawasan DAS. "Seperti Singapura, mereka tak punya hutan namun tak pernah banjir. Karena drainase mereka begitu besar untuk menampung debit air. Untuk itu kita disini juga perlu menyusun road map tata ruang pembangunan untuk mengatasinya. Jangan sudah banjir, baru sibuk mengurusinya," pungkasnya. Sementara itu, pengamat kesehatan Sumut, DR dr Umar Zein SpPD KPTI mengungkapkan, akibat banjir, penyakit yang mungkin menjangkit masyarakat adalah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan juga diare. Kedua penyakit ini kerap terjadi, dikawasan pemukiman yang rawan banjir. "Untuk DBD, banjir menyebabkan penampungan air sebagai wadah berkembang biaknya sarang nyamuk. Sedangkan diare, dapat terjadi karena bakteri dari air yang terkontaminasi ke makanan dan minuman karena kotornya air akibat banjir," tegasnya. (BS03)