Beritasumut.com-Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menilai keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam meningkatkan pengawasan harus diperkuat dengan cara menerbitkan Undang Undang. Menurutnya, BPOM tidak bisa melakukan penegakan hukum secara sendiri. "Selama ini antara kepolisian, kejaksaan dan BPOM sifatnya masih koordinatif. Dengan adanya UU pengawasan obat dan makanan, BPOM, Kepolisian dan Kejaksaan satu persepsi terhadap pelanggaran pada bidang obat dan makanan," tegasnya usai mengikuti pemusnahan obat dan makanan Ilegal tersebut di halaman Kantor BBPOM Medan, Jum'at (09/09/2016). Diakui Parlindungan, kerjasama BPOM, Kejaksaan dan Kepolisian sudah berjalan dengan baik. Namun, dengan adanya UU tersebut maka tidak ada lagi kasus yang ditangani BPOM dinyatakan tidak lengkap berkas dan bisa memberikan efek jera kepada pelanggaran bidang obat dan makanan. "Dalam UU tersebut sudah ada aturan baku dalam menangani kasus pelanggaran obat, jadi tidak ada lagi istilah berkas tidak lengkap dan lainnya. Inilah kenapa pentingnya persamaan persepsi. Begitu juga dari segi anggaran, SDM dan lainnya, BPOM harus kuat," tuturnya. Ditambahkannya, produk obat dan makanan ilegal dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan generasi bangsa. Produk ilegal juga dinilai merugikan ekonomi negara dan melemahkan daya saing bangsa. "Usaha ini harus betul dilindungi karena membahayakan kesehatan masyarakat," pungkasnya. (BS03)