Beritasumut.com-Berdasarkan laporan kinerja keuangan PT Krakatau Stell (KS) 2021 dalam waktu 2 tahun di bawah Dirut baru mencatatkan laba bersih Rp.800 Miliar sampai Rp.1 Triliun. Meski begitu, utang PT KS hingga saat ini mencapai Rp.45 Triliun. Terkait hal itu, Rudi Hartono Bangun SE MAP dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan PT Krakatau Stell di Gedung DPR RI, awal pekan ini, menegaskan bahwa PT KS perlu ada perbaikan dalam jajaran direksi internal.“Jika saya lihat rasio utang terhadap modal PT Krakatau Stell tercatat 789 %, artinya tidak sehat/tidak beres keuangannya alias mau bangkrut, sama seperti yang pernah disebutkan Pak Menteri BUMN Erick Thohir. Dan artinya selama 8 tahun kebelakangan, Direksi lama sudah membuat dan meninggalkan utang besar PT KS untuk rakyat Indonesia dan buat bangkrut PT KS dan utangnya saat ini Rp.45 T, walaupun tadi dipaparkan dirut baru sudah dicicil Rp 3 Triliun,†ungkap Politisi Partai NasDem ini.Baca Juga :
Dukung Pelaku Industri Kreatif, Pemko Medan Akan Bangun Taman Budaya Lebih jauh, Politisi asal Langkat ini menjelaskan jika Pt KS selama 8 tahun kebelakangan kinerjanya tidak pernah menghasilkan laba dan deviden untuk negara dan rakyat malahan selama 8 tahun kebelakang banyak meninggalkan utang dan banyak proyek yang dihentikan dan terbengkalai. Padahal, katanya, PT KS ini adalah BUMN baja kebanggaan Indonesia. "Ini rekor utagnya sudah dibawa Garuda yang hampir Rp.100 Triliun utang yang ditinggalkan direksi lama," sebutnya.Dalam kesempatan itu, kepada jajaran Direksi PT KS yang hadir, Rudi mempertanyakan pertanggugjawaban suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari negara sebesar Rp.2 Triliun yang sudah diterima PT KS selama ini digunakan dan dialokasikan untuk apa? "Karena setelah diterima oleh direksi sampai saat ini kami di DPR RI belum mendapat penjelasan uang rakyat itu digunakan untuk apa saja di PT KS?" tanyanya.[br] “Kemudian pada raker ini, saya juga ingin bertanya tentang 2 proyek mangkrak, yang memakai dana jumbo triliunan. Yaitu proyek blast furnace (peleburan biji besi cair) yang meyedot uang Rp.10 triliun. Lalu pada tahun 2019, proyeknya dihentikan produksi. Lalu penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) senilai Rp. 800 Miliar untuk tambahan modal yang diterima 2020-2021, kami minta dijelaskan pada raker ini, untuk tambahan modal seperti apa,†sambung Rudi.Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut III itu mendapat masukan tentang kinerja direksi lama, yang pada tahun 2017. Dan 2019 ditangkap KPK dalam kasus suap menyuap antara kontraktor PT KS dan Direktur PT KS. "Artinya proyek PT KS selama ini di mark up sehingga bisa dialokasikan untuk anggaran suap ke Direksi PT KS.Saya mengingatkan kepada Dirut yang baru agar memakai SDM Direksi yang masih bersih, kalau masih yang lama, sama saja, ibarat sapu yang ujung kotor disapukan pada lantai bersih, pasti hitam semua lantai yang disapu,†terang Rudi.Rudi meminta penjelasan dari semua catatan yang dipaparkannya, agar rakyat juga mengetahui kinerja BUMN-BUMN milik negara ini.“Dan juga proyek senilai Rp.2 Triliun join operasi antara PT Krakatau Stell dan PT Timah pada 2015 dihentikan operasi. Padahal sudah menyedot Rp. 2triliun? Tolong jelaskan Pak Dirut baru? Join kiinerja seperti apa proyeknya ?†pungkas Rudi mengakhiri.(BS02)