beritasumut.com -Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan M Iqbal Sinaga, mengungkapkan, banyak keluhan yang diterima dari pelaku UMKM terkait sulitnya proses untuk mendapatkan sertifikasi dari BBPOM."Kita sangat menyayangkan masih adanya keluhan tersebut, mengingat Presiden RI sendiri menginginkan ada pembatasan produk impor dan mengoptimalkan produk lokal," ujar M Iqbal Sinaga, kepada wartawan, di Medan, Kamis (31/03/2022).Hal ini diungkapkan Iqbal sering dengan peristiwa Presiden RI Jokowi Widodo yang marah saat mengetahui, banyak uang negara yang dibelanjakan untuk produk impor. Terkait hal itu, Iqbal menyebutkan, untuk memperkuat produk lokal adalah dengan meningkatkan kualitas dan legalitas dari produk, khususnya produk UMKM. Salah satunya, sertifikasi dari BBPOM."Bagaimana produk lokal akan bersaing, jika legalitasnya masih belum lengkap. Harusnya ini menjadi perhatian bersama. Karenanya, saya berharap agar BBPOM memberikan kemudahan dan tidak lagi mempersulit proses sertifikasi, mengingat banyak produk UMKM yang menurut kami layak diberikan sertifikasi, tetapi masih belum disetujui BBPOM," ungkapnya.Selain proses sertifikasi, lanjut Iqbal, pelaku UMKM juga kerap mengeluhkan biaya sertifikasi yang cukup tinggi bagi pelaku UMKM. "Kita berharap ada kebijakan yang dapat meringankan terkait biaya tersebut sebagai respon atas keinginan Presiden Joko Widodo agar produk lokal dapat bersaing di pasaran nasional maupun ekspor," sebutnya.Dalam kesempatan yang sama, M Iqbal Sinaga, menegaskan komitmen KADIN Medan untuk senantiasa melakukan pembinaan UMKM. Pembinaan dimasud dengan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait."Tujuan kita ke depan adalah menghasilkan produk UMKM yang benar-benar memiliki legalitas, dan mampu bersaing dari segi kemasan dan mutu produknya. Sehingga, kita sangat berharap terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait," pungkasnya.(BS10)