Beritasumut.com - Rapat Komisi VII DPR dengan Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berujung dengan pengusiran Silmy Karim, oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Haryadi. Silmy dianggap tidak menghargai teknis persidangan DPR, karena memotong pertanyaan anggota dewan.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi DPR yang membidangi Energi di antaranya membahas soal progress pembangunan smelter di Kalimantan Selatan, proyek blast furnace yang mangkrak, dan penjelasan terkait impor baja. Dalam rapat itu, pemerintah diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier.
Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Dr. Anggawira, MM mengatakan perlu dilakukan RDP ulang dengan menghadirkan pelaku usaha dan pihak-pihak terkait lainnya. "Kita perlu mengadakan RDP ulang, agar informasi yang di sampaikan bisa lebih jelas lagi dengan menghadirkan pelaku usaha dan seluruh pihak-pihak terkait," ungkap Anggawira, Selasa (15/02/2022).
Baca Juga : Ketum HIPMI Dorong Kepulauan Riau Jadi Penghubung Pelaku UMKM
Anggawira menambahkan juga harusnya semua pihak mengapresiasi kinerja Krakatau Steel yang menunjukan kemajuan yang positif. "Jangan sampai dengan masih tingginya tingkat impor baja ini, Krakatau Steel ini dijadikan bahan untuk mengkambing hitamkan permasalahan impor ini," ungkapnya. Terakhir, Anggawira mengatakan untuk bisa segera melakukan RDP ulang untuk bisa mencari solusi dari permasalahan ini, jangan saling menyalahkan dan membahas dengan bijak tidak menyedutkan satu sama lain. (Rel)