Beritasumut.com-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara, Ivan Iskandar Batubara, didampingi Mantan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, dan Jajaran Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Utara seperti M Santri Azhar Sinaga SH (yang juga Ketua KAD Sumatera Utara), DR Azwir Agus SH MHum dan Direktur Eksekutif Hendra Utama, saat menerima kunjungan Tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI, Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar beserta Tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) Azril Zah beserta Tim di Kantor Kadin Sumatera Utara, Jalan Sekip Baru Nomoe 16 Medan, Selasa (10/03/2020). Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Ivan Iskandar menjelaskan bahwa kedatangan Komisioner KPK RI dan Korsupgah ke Medan Sumatera Utara adalah dalam rangka bertemu Tim KAD Sumatera Utara untuk melakukan diskusi dalam upaya pencegahan korupsi di sektor swasta di Sumatera Utara. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) menginisiasi pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018. "Dimana KAD ini merupakan forum komunikasi antara regulator dan pelaku usaha di daerah yang ditujukan untuk menciptakan bisnis berintegritas yang anti suap," ujar Ivan Iskandar. Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPK RI Lili Pintauli Siregar mendorong Tim KAD Sumatera Utara segera membuat rencana aksi di Sumatera Utara. Lili Pintauli menegaskan bahwa Komite Advokasi Daerah mempunyai tugas sebagai fasilitator dan tempat untuk berkomunikasi dan berdialog antara masyarakat dunia usaha dengan Pemerintah Daerah tentang isu– isu strategis yang ada di daerah Sumatera Utara. "Tugas yang mulia ini hendaknya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian keberadaan KAD di Sumatera Utara dapat memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor swasta," tegas Lili Pintauli siregar. Santri Azhar Sinaga SH, selaku Ketua KAD Sumatera Utara mengutarakan bahwa dalam rangka untuk mencegah secara dini adanya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan nepotisme di Sumatera Utara perlu adanya forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dalam membahas isu-isu Strategis yang ada di daerah Sumatera Utara. Dengan demikian maka keberadaan KAD di Sumatera Utara sangat dibutuhkan sekali. Pada kesempatan ini, Santri Sinaga memohon kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dapat menandatangani SK KAD yang sudah rampung. "KAD ini merupakan forum efektif dan efisien sebagai sarana komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan di Sumatera Utara," ujar Santri Sinaga. Sebagai tokoh masyarakat yang juga mantan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi menyambut baik keberadaan Komite Advokasi Daerah (KAD) di Sumatera Utara. "Sudah saatnya Sumut dapat terbebas dari Korupsi yang selama ini menjadi ikon di Indonesia. Sumut harus bangkit bersama sama. Disinilah diperlukan peran swasta yang dikomandoi Kadin untuk dapat bersinergitas dengan Pemerintah daerah Sumatera Utara," ujarnya. Tampak hadir pada pertemuan terbatas ini beberapa ketua asosiasi yang berasal dari unsur pelaku usaha seperti dari GAPENSI (TM Pardede), GAPEKSINDO (Erikson L Tobing), DPD APINDO (DR Ir Martono Anggusti SH MM MHum), (Laksamana Adiyaksa), BPD PHRI (Denny S Wardana), BPD ARDIN (Nanang Sutardjo), UNIV Nomensen (Haposan Sialagan), KADIN Sumut (Kwik SamHo), (Dayan Sutomo).(BS11)