Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, gas bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi juga modal pembangunan yang akan memperkuat industri nasional. Ia menyebutkan, ada 6 (enam) sektor industri yang menggunakan 80% volume gas Indonesia, baik itu pembangkit listrik, industri kimia, industri makanan, industri keramik, industri baja, industri pupuk, industri gelas. “Artinya ketika porsi gas sangat besar bagi struktur biaya produksi maka harga gas akan sangat berpengaruh pada daya saing produk industri kita di pasar dunia. Kita kalah terus poduk-produk kita gara-gara harga gas kita yang mahal,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Ketersediaan Gas Untuk Industri, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (06/01/2020). Karena itu, Presiden meminta soal harga gas betul-betul dihitung, dikalkulasi agar lebih kompetitif. Ia memerintahkan agar dilihat betul penyebab tingginya harga gas, mulai harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah, terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas, di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir, di tingkat distributor. Presiden juga meminta laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, apakah ada kendala-kendala di lapangan terutama di tujuh bidang industri yang telah ditetapkan sebagai pengguna penurunan harga gas yang diinginkan pemerintah. Tiga Skenario Menurut Presiden Jokowi, mungkin ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, jatah pemerintah 2,2 dollar AS per MMBtu, kalau ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, maka akan bisa lebih murah. Tapi ia mengingatkan, agar hal ini ditanyakan juga Menteri Keuangan. Yang kedua, DMO (Domestic Market Obligation) diberlakukan, sehingga bisa diberikan kepada industri. Yang ketiga, lanjut Presiden, bebas impor untuk industri. Presiden mengeluhkan karena sejak 2016 harga gas industri ini tidak beres-beres, sehingga harus dicari terobosan. “Ya tiga itu pilihannya,” ucap Presiden seraya menambahkan, kalau tidak segera diputuskan akan begini terus. Ia mengingatkan, pilihannya hanya dua, melindungi industri atau melindungi pemain gas. Rapat terbatas itu diikuti oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadia, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menhub Budi K. Sumadi, Menkop dan UKM Teten Masduki, Dirut Pertamina, Kepala SKK Migas, dan Kepala BPH Migas.(rel)