Beritasumut.com-Bupati Karo Terkelin Brahmana meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengoptimalkan Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Karo. Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Karo Sanco Simanullang dalam keterangan tertulis, senin, 14 Oktober 2019 mengungkapkan, Bupati Karo dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Drs. Kamperas Terkelin Purba, M.Si menyampaikan 6 butir instruksi yang harus dilaksanakan Pimpinan SKPD. Adapun ke enam instruksi tersebut antara lain pertama, Melaksanakan secara konsisten Peraturan Bupati tentang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karo dan juga Peraturan Bupati tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Perangkat Desa. Kedua, melaksanakan Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimasing masing OPD khususnya bagi tenaga honorer. Ketiga, Pengguna anggaran di lingkungan SKPD agar mendaftarkan seluruh tenaga kerja Non PNS baik pekerja tidak tetap maupun pekerja harian lepas, termasuk pekerja borongan, pekerja waktu tertentu, perangkat Desa ke dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan minimal Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian. Selanjutnya keempat, dalam hal melaksanakan proyek pembangunan agar mewajibkan para penyedia jasa, kontraktor/pemborong dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan termasuk proyek yang didanai APBDES(ADD). Kelima, secara konsiten menjadikan BPJS Ketengakerjaan sebagai salah satu persyaratan pengurusan penerbitan izin termasuk untuk IMB. Dan keenam, seluruh Desa agar menganggarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, perangkat desa dan BPD pada APBD tahun 2019/2020 dimana penahapannya sesuai peraturan yang berlaku. Turut hadir dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Kepala Kepesertaan Bukan Penerima Upah Inggrid Mayasari, Para Camat Se Kabupaten Karo dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Karo yang diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Muhammad Taufik. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Karo dalam amanahnya turut mendorong Pemerintah Daerah untuk secara gencar mengoptimalkan BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam proyek jasa konstruksi, tenaga Honor Daerah dan Perangkat Desa.(BS09)