Beritasumut.com-Bupati Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara James Sumendap SH menjelaskan bahwa Kabupaten Batu Bara merupakan potensi yang baik di kembangkan jika melihat keberadaan Pelabuhan Internasional dan Industri Inalum di Kuala Tanjung. Hal tersebut ditegaskan Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH kepada Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP usai melakukan kunjungan lapangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung dan Industri Inalum di Graha Pelindo Kuala Tanjung, Senin (07/10/2019). James Sumendap SH selaku Bupati yang didampingi Wakil Bupatinya Drs Jocke Legi, Ketua DPRD Samuel Matolalu SH, Asisten 3 Drs Frits Mokorimban, Staf Khusus Dr Toni Pandalehe dan Staf Ahli Royke Luminggas menjelaskan kehadirannya di Kabupaten Batu Bara dengan membawa sejumlah anggota DPRD dan Pimpinan OPD untuk belajar di daerah wilayah Sumatera baik Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan sebagai bahan menimba ilmu dan berbagi pengalaman membangun daerah. Karenanya, kata James, perjalanan yang dilalui melalui jalan darat agar potensi-potensi daerah yang dilalui dapat menjadi bahan kajian untuk diterapkan di daerahnya, dan apa yang diterapkan di Kabupaten Minahasa Tenggara dibawah pemerintahannya dapat di informasikan termasuk ke Pemerintahan Kabupaten Batu Bara. Sementara itu Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP yang didampingi Manajer Humas PT INALUM (Persero) Bambang Heru, GM PT PELINDO I Kuala Tanjung Richard Siahaan, Staf ahli Bupati Edward Sibarani, Asisten II Renold Asmara, Kepala Dinas Infokom Andre Rahadian, Plt Kadis Pendidikan Ilyas Sitorus menyampaikan ucapan selamat datang dan menyambut baik kedatangan koleganya Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH dan rombongan. "Mudah-mudahan kunjungan kerja ini akan membangun kota kembar antara Batu Bara dengan Minahasa Tenggara sebagaimana," kata James. Pada kesempatan yang bersamaan, Richard Siahaan dari PT PELINDO I Kuala Tanjung dan Bambang Heru dari PT INALUM (Persero) memberikan penjelasan kawasan Pelabuhan Internasional dan Kawasan Industri yang merupakan Program Percepatan Pembangunan sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2018.(BS03)