Beritasumut.com-Kerja sama ASEAN-Australia selama 44 tahun terakhir telah berkontribusi membangun ekosistem kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil dan sejahtera. “Untuk itu, selain menguatkan kerja sama di Samudra Pasifik, ASEAN-Australia harus dapat berkontribusi di kawasan Samudra Hindia,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidatonya di Pertemuan Retreat KTT Istimewa ASEAN-Australia, di Admiralty House, Kirribilli, Minggu (18/03/2018). Menurut Presiden, kerja sama yang selama ini telah dilakukan di kawasan Asia Pasifik, juga harus dilakukan di Samudra Hindia. Dalam kesempatan tersebut, setidaknya terdapat tiga poin penting usulan kerja sama yang disampaikan Presiden Jokowi di depan para pemimpin negara ASEAN dan Australia yang hadir dalam sesi tersebut. “Pertama, ASEAN-Australia harus berkontribusi dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Samudra Hindia,” ujar Presiden. Presiden menegaskan, kerja sama ekonomi dengan negara-negara di lingkar Samudra Hindia menjadi keharusan untuk mewujudkan poros ekonomi baru. Poin penting kedua menurut Presiden adalah ancaman keamanan lintas batas di lingkar Samudra Hindia seperti perompakan, Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, serta ancaman radikalisme dan terorisme menjadi tantangan nyata yang harus diatasi ASEAN-Australia. “ASEAN-Australia perlu membangun mekanisme yang efektif termasuk dengan negara-negara di Samudra Hindia seperti di bidang keamanan dan keselamatan maritim, Search and Rescue (SAR), dan Perlindungan sumber daya laut,” ucap Presiden. Lebih lanjut, sebagai poin ketiga, Presiden juga mengemukakan pentingnya kerja sama ASEAN-Australia dalam memperkuat sentralitas ASEAN, termasuk dalam membangun arsitektur di kawasan. “Sentralitas ASEAN tidak pernah memunculkan ancaman bagi siapapun, sentralitas ASEAN justru akan menyuburkan habit of dialogue dan kerjasama,” jelas Presiden. Di akhir sambutannya Presiden berharap, kerja sama di kawasan Samudra Hindia ini nantinya dapat terintegrasi dengan kawasan Pasifik sehingga dapat terbentuk ke dalam sebuah arsitektur kawasan Indo-Pasifik. “Arsitektur kawasan yang terbuka, inklusif, transparan, serta menjunjung tinggi hukum internasional,” ucap Presiden, seperti dilansir setkab.go.id.(BS01)